DPR Desak Pemerintah Pusat Segera Tuntaskan Polemik Gaji Guru Madrasah

Persoalan gaji guru madrasah yang terkatung-katung kembali mencuat. Kali ini, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abidin Fikri angkat bicara. Ia mendesak pemerintah untuk segera bertindak, tak boleh lepas tangan begitu saja. Menurutnya, tanggung jawab ini mutlak ada di pemerintah pusat.

"Agama itu kewenangan pemerintah pusat. Jadi tanggung jawabnya juga pemerintah pusat," tegas Abidin kepada awak media, Kamis lalu.

Ia melanjutkan, "Mau ditaruh di dirjen mana pun, itu bukan soal. Yang jelas harus diselesaikan."

Abidin menyoroti sebuah masalah mendasar: penanganan guru madrasah di Kementerian Agama ternyata belum terdata dengan rapi. Saat ini, guru agama di madrasah berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Sementara itu, guru agama lainnya justru tersebar di berbagai Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat.

"Berarti guru di bawah Kementerian Agama itu tidak berada dalam satu direktorat jenderal. Ada Dirjen Pendis, ada Dirjen Bimas," ujarnya. "Tapi yang sekarang menjadi persoalan serius kan guru-guru madrasah."

Yang lebih memprihatinkan, masih ada laporan tentang guru madrasah yang hanya menerima gaji sekitar seratus ribu rupiah per bulan. Angka yang sulit diterima akal sehat. Abidin pun mendesak Kementerian Agama untuk memastikan keakuratan data jumlah guru dalam kondisi memilukan tersebut.

"Datanya ada atau tidak? Kalau ada, ini harus dimasukkan ke dalam mata anggaran ke depan. Tidak bisa dibiarkan," katanya dengan nada tegas.

Bahkan, ancaman serius ia sampaikan. Komisi VIII, kata dia, siap menolak pengajuan anggaran Kementerian Agama jika persoalan krusial ini tidak dimasukkan secara jelas dalam perencanaan.

"Komisi VIII tidak akan menyetujui anggaran kalau bagian ini tidak dimasukkan. Karena ini kewenangan pemerintah pusat, maka harus ada mata anggaran untuk menyelesaikan gaji guru-guru itu," ujar Abidin.

Di sisi lain, ia mengingatkan dampak sosial yang bisa meluas. Persoalan ini bukan cuma tentang angka di atas kertas, tapi berpotensi memicu gejolak di daerah jika terus diabaikan. Ia mendorong Kementerian Agama untuk segera mengakhiri polemik yang sudah terlalu lama ini.

"Kalau ini terus berlarut, demo bisa terjadi di mana-mana," pungkasnya. "Maka lebih baik kita selesaikan pelan-pelan tapi tuntas."