Board of Peace Trump: Rekonstruksi Gaza atau Arsitektur Kolonial Baru?

Jadi, proyek ini pada hakikatnya adalah proyek para miliarder yang melihat peluang cuan dari kata “rekonstruksi”. Ilusi terbesarnya? Rekonstruksi tanpa kemerdekaan itu cuma mempercantik penjara.

Laporan investigasi terbaru mengungkap, Israel dengan dukungan AS sedang membangun pos militer permanen dan menyiapkan kawasan hunian paksa yang dinamai “kota kemanusiaan”. Istilah manis untuk kamp konsentrasi di dalam kamp besar bernama Gaza.

Lalu, siapa yang akan menempati apartemen mewah hasil karya Trump dan kawan-kawan? Bukan warga Gaza yang sudah miskin dan terlunta. Mereka mungkin cuma jadi tukang, pelayan, atau cleaning service di tanah mereka sendiri.

Kalau dibiarkan, peran Dewan ini bukan menghentikan penjajahan, tapi melegalisasikannya dalam format baru.

Soal “Stabilisasi” yang Menyesatkan

Tipuan lain terselip dalam istilah “stabilisasi”. Gedung Putih juga mengumumkan pembentukan “International Stabilization Force” di bawah komando militer AS.

Tugas resminya adalah memerangi “teror” dan mendukung “demiliterisasi”. Masalahnya, kata “teror” di sini bukan merujuk pada Israel, melainkan pada pejuang Palestina yang melawan. Jadi, yang akan “distabilkan” adalah resistensi korban, bukan agresi penjajah. Tujuannya jelas: mengamankan hasil genosida.

Cacat paling mendasar dari BoP ini adalah ketiadaan Palestina sebagai subjek. Gaza tidak punya representasi sah. Yang ada cuma “komite teknokratik” di bawah supervisi asing. Ini pola kolonial klasik: penduduk asli dianggap tak mampu mengatur diri, lalu digantikan oleh administrator luar.

Penilaian jujur terhadap dewan ini hasilnya suram. Tidak ada mediator netral. Tidak ada mandat hukum internasional yang kuat. Tak ada mekanisme sanksi untuk Israel. Yang ada hanyalah struktur otoriter dan normalisasi genosida.

Lalu, Apa yang Akan Terjadi?

Ke depan, mungkin ada dua skenario. Pertama, proyek ini gagal total karena minim dukungan internasional. Kedua, mungkin saja “berhasil” dalam arti Gaza dibangun ulang, tapi tetap terjajah dan dikontrol ketat. Namun, ini keberhasilan semu. Selama ketidakadilan ada, perlawanan akan terus muncul.

Bagi kita yang menginginkan kemerdekaan Palestina, tentu berharap banyak negara menolak BoP agar proyek normalisasi genosida ini batal. Kita semua ingin perang berhenti. Kita ingin Gaza pulih.

Tapi kita juga harus jujur. Perdamaian tanpa keadilan adalah dusta.

Bagi Indonesia, ini ujian moral besar. Bangsa yang lahir dari perlawanan anti-kolonial seharusnya peka terhadap aroma penjajahan, dalam bentuk apa pun. Kita pernah merasakan dijajah. Kita paham arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Maka, sudah sepatutnya kita bisa membedakan: mana perdamaian sejati, dan mana yang palsu.