Gaza 100 Hari Usai Gencatan: 1.300 Pelanggaran dan Bantuan yang Tersendat

Gaza – Sudah seratus hari berlalu sejak gencatan senjata di Jalur Gaza berlaku. Tapi, menurut Kantor Media Pemerintah Gaza, perjanjian itu lebih sering dilanggar daripada ditaati. Mereka mencatat, sejak 10 Oktober 2025, Israel telah melakukan 1.300 pelanggaran serius dan sistematis.

Angka itu bukan sekadar statistik. Dalam pernyataan resmi Kamis lalu (22/1/2026), kantor tersebut merinci setiap insiden dengan pilu. Ada 430 kali penembakan, 66 kali penyerbuan kendaraan militer ke kawasan tempat warga tinggal, dan 604 insiden pengeboman. Belum lagi 200 rumah serta bangunan sipil yang hancur berantakan.

Akibatnya? Korban jiwa berjatuhan. Tercatat 483 warga Palestina tewas. Yang menyayat hati, lebih dari separuhnya tepatnya 52 persen adalah anak-anak, perempuan, dan orang tua. Hampir semua korban, 92 persen, adalah warga sipil biasa. Hampir semua pula, 465 orang, tewas di dalam area permukiman, di balik Garis Hijau. Sementara itu, korban luka-luka mencapai 1.287 orang, dengan 752 di antaranya berasal dari kelompok rentan yang sama.

Tak berhenti di situ. Menurut laporan yang sama, 50 warga Palestina ditangkap. Semuanya diambil dari dalam permukiman mereka sendiri.

"Semua data ini," tulis pernyataan itu, "menunjukkan pola penargetan langsung terhadap warga sipil."

Bantuan Dibatasi, Gaza Tercekik

Di sisi lain, situasi kemanusiaan tak kalah suram. Soal bantuan, Israel dinilai tak memenuhi janji. Dari 60.000 truk yang disepakati boleh masuk, hanya 25.816 truk yang benar-benar diizinkan. Itu berarti tingkat kepatuhan cuma 43 persen.

Dari jumlah itu, baru 15.163 truk yang membawa bantuan kemanusiaan. Truk komersial? Hanya 10.004 unit. Bahan bakar, yang vital untuk menjalankan segala sesuatu, cuma 649 truk jauh dari kebutuhan minimum. Rata-rata, cuma 261 truk per hari yang bisa masuk. Padahal, perjanjiannya mengamanatkan 600 truk setiap hari.

Namun begitu, masalahnya bukan cuma jumlah. Israel juga dituding menghalangi masuknya material untuk perbaikan infrastruktur, alat berat untuk membersihkan puing dan mengevakuasi jenazah, bahkan peralatan medis dan obat-obatan penting. Penyeberangan Rafah pun tidak dibuka sepenuhnya. Listrik? Masih padam. Pembangkitnya tak beroperasi.

Bagi Kantor Media Pemerintah Gaza, kebijakan ini bukan kelalaian biasa. Ini dianggap sebagai upaya sistematis untuk memaksakan "persamaan kemanusiaan" lewat cara-cara kelam: penindasan, kelaparan, dan pemerasan. Mereka pun mendesak, warga sipil harus dilindungi dan bantuan harus mengalir tanpa hambatan. Gaza, saat ini, benar-benar tercekik.