Kalimat itu bukan tanpa dasar. Ia menggambarkan kecurigaan mendalam bahwa kekuasaan punya kepentingan untuk menjaga kepatuhan massa. Bantuan pangan, jika tidak dibarengi dengan pendidikan yang membebaskan, bisa berubah jadi alat yang berbahaya. Fungsinya malah melanggengkan ketergantungan dan mematikan kesadaran kritis rakyat.
Padahal, coba lihat konstitusi kita. Semangat "mencerdaskan kehidupan bangsa" sebenarnya seirama dengan filsafat Madilog. Kecerdasan di sini bukan sekadar bisa baca tulis. Maknanya lebih luas: kemampuan berpikir logis, mendialektikakan setiap masalah, dan memahami akar materialnya. Tanpa bekal itu, rakyat cuma akan jadi objek yang pasif. Mereka akan sulit membedakan mana bantuan yang tulus, mana kebijakan yang sebenarnya memperdaya.
Jadi, pilihan antara sekadar memberi makan dan sungguh-sungguh mencerdaskan itu sebenarnya cerminan dari pilihan politik yang lebih besar. Apa negara ini ingin memelihara rakyat yang penurut, atau justru membangun bangsa yang mandiri dan kritis? Bangsa yang mampu memperjuangkan keadilan dengan kesadaran penuh.
Bagi Tan Malaka, kemerdekaan sejati berawal dari pikiran yang merdeka. Negara yang benar-benar menghargai rakyatnya harus berani mengambil jalan yang lebih berisiko: mengedepankan pendidikan yang membebaskan. Hanya dengan kecerdasan kolektif itulah bangsa ini bisa benar-benar berdiri tegak, sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.
Artikel Terkait
Presiden Prabowo Puji Qori Cilik dan Sambut Hangat Santri di Acara Nuzulul Quran
Atletico Madrid Hajar Tottenham 5-2 di Laga Dramatis Liga Champions
Jadwal Salat 21 Ramadan 1447 H di Medan, Imsak 05:09 WIB
Mahfud MD Desak DPR Segera Rampungkan Revisi UU Pemilu dan Pilkada