Rentetan kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan KPK belakangan ini memang bikin geleng-geleng. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, punya pandangan keras soal fenomena ini. Menurutnya, sederetan kasus itu justru menunjukkan sesuatu yang mengkhawatirkan: ancaman OTT rupanya belum cukup bikin jera.
"Fenomena rentetan OTT kepala daerah ini sepertinya membuktikan kepada kita bahwa ancaman OTT tidak cukup menimbulkan efek jera bagi kepala daerah," ujar Bima Arya, Rabu (11/3/2026).
Dia melanjutkan dengan nada prihatin, "Bisa setiap minggu ada OTT, ibarat giliran saja bagi kepala daerah."
Politikus PAN ini lantas menekankan, penanganannya tidak bisa sekadar mengandalkan razia di hilir. Di sisi lain, harus ada pembenahan serius yang dimulai dari hulu. Mulai dari sistem pemilihan kepala daerah, langkah pencegahan korupsi, hingga soal remunerasi. Tanpa itu, rasanya seperti menimba air laut dengan gayung.
"Tinggal kemampuan dari KPK saja semaksimal apa intensitas OTT ini. Artinya, saya lebih melihat kebutuhan mendesak untuk membenahi sistem dari hulu ke hilir," tegasnya.
Artikel Terkait
Kapolda Metro Jaya dan Dua Menteri Turun Tangan Bersihkan Pasar Kramat Jati
Menteri LHK Usut Pidana di Balik Longsor Sampah Bantargebang yang Tewaskan 7 Orang
Harga Minyak Tembus US$116, Defisit APBN 2026 Terancam Lampaui Batas Hukum
Polres Kuansing Ungkap Modus Penyelewengan Pertalite dengan Mobil Tangki Modifikasi