Ironi Davos: Macron Kecam Kolonialisme Baru, Tapi Lupa Sejarah Eropa Sendiri

Belén Fernández – Kolumnis Al Jazeera

Di Davos, Swiss, Emmanuel Macron berbicara. Lokasinya di Forum Ekonomi Dunia, pertemuan tahunan para elite global yang biasa digelar di Pegunungan Alpen itu. Pada Selasa, 20 Januari, presiden Prancis itu menyampaikan satu pesan: sekarang bukan waktunya untuk "imperialisme baru" atau "kolonialisme baru".

Nada pernyataannya jelas. Ia sedang menyindir Donald Trump, mitranya dari Amerika Serikat.

Soal Trump, ambisinya memang sedang meluas. Belum lama ini ada upaya penculikan presiden Venezuela. Lalu ancaman berulang untuk merebut Terusan Panama. Yang paling ramai dibicarakan barangkali adalah keinginannya mengambil alih Greenland, wilayah otonom Denmark. Gegerlah Eropa karenanya.

Parlemen Eropa pun bereaksi. Mereka mengeluarkan kecaman keras terhadap pernyataan pemerintahan Trump soal Greenland. Menurut mereka, itu adalah tantangan langsung terhadap hukum internasional, prinsip Piagam PBB, dan kedaulatan sekutu NATO.

Keesokan harinya, Rabu (21/01), giliran Trump yang naik podium di Davos. Pidatonya, seperti biasa, bertele-tele. Isinya campur aduk. Dia meracau tentang kincir angin, memuji kacamata hitam reflektif Macron yang disebutnya "indah", dan menyatakan dia tak akan "menggunakan kekuatan" untuk mendapatkan Greenland. Lucunya, dia salah sebut, menyebut pulau itu sebagai Islandia.

Menyusul pidato Macron, The Guardian melaporkan para pemimpin Eropa "berbaris" menentang "kolonialisme baru" yang dikecam pemimpin Prancis itu.

Memang, manuver predatoris Trump yang seringkali tak waras itu tak boleh didiamkan. Tapi, ada ironi besar di sini. Ketika bicara tentang imperialisme dan kolonialisme, Eropa sebenarnya bukan pihak yang paling layak memberi khotbah.

Ambil contoh Prancis sendiri. Hingga detik ini, Prancis masih menguasai belasan wilayah di seantero dunia. Banyak yang dipasarkan sebagai destinasi wisata eksotis. Guadeloupe di Karibia. Mayotte di Samudra Hindia. Secara hukum, wilayah-wilayah ini sudah jadi departemen Prancis, bagian dari Uni Eropa. Tapi pola pikir lama itu rupanya masih melekat.

Desember 2024 lalu, penduduk Mayotte wilayah seberang laut termiskin Prancis yang dilanda topan mengkritik respons pemerintah yang dianggap lamban. Macron balas menyentak.

"Kalau bukan karena Prancis," katanya dengan nada tinggi, "kalian akan berada dalam situasi yang jauh lebih kacau, 10.000 kali lebih parah."

Kalau itu bukan bentuk "kolonialisme baru", lalu apa?

Kolonialisme lamanya pun tak kalah kelam. Ambil kasus Aljazair. Sekitar 1,5 juta warga Aljazair tewas selama perang kemerdekaan melawan Prancis antara 1954 hingga 1962. Macron sendiri pernah mengakui kolonisasi di sana adalah "kejahatan terhadap kemanusiaan", yang diwarnai penyiksaan dan kekejaman massal. Tapi permintaan maaf resmi? Itu tidak pernah datang.

Dan Prancis bukan satu-satunya. Banyak kekuatan Eropa lain yang kini bersuara lantang menentang kolonialisme punya sejarah hitam yang panjang. Dari Afrika ke Asia, Timur Tengah hingga belahan dunia lain, sulit mencari sejengkal tanah yang tak tersentuh penjarahan, perbudakan, atau pembantaian massal oleh Eropa selama berabad-abad.

Spanyol memusnahkan populasi pribumi di Amerika. Inggris membuat kekacauan di hampir setiap tanah jajahannya. Lalu ada Raja Leopold II dari Belgia. Di bawah kekuasaannya di "Negara Bebas Kongo" yang dianggap milik pribadinya, sekitar 10 juta orang Kongo tewas sejak 1885.

Kehidupan di sana begitu mengerikan. Sejarah mencatat, desa-desa yang gagal memenuhi kuota karet dipaksa menyerahkan tangan-tangan yang dipotong. Baru pada 2022, Raja Belgia Philippe menyampaikan "penyesalan terdalam". Tapi permintaan maaf resmi? Lagi-lagi, tidak.

Di Ethiopia, pendudukan militer Italia pada 1937 memusnahkan 19–20 persen populasi Addis Ababa hanya dalam tiga hari. Daftar kekejaman Eropa ini masih bisa diperpanjang.

Ini semua bukan pembenaran untuk Trump, tentu saja. Dia tak punya hak untuk melakukan penjarahan baru. Ini cuma pengingat sederhana: menentang kolonialisme tak bisa dilakukan secara pilah-pilih. Greenland sendiri, patut diingat, adalah koloni penuh Denmark hingga belum lama ini.

Di sisi lain, lihatlah respons Eropa terhadap genosida yang berlangsung di Gaza. Selama lebih dari dua tahun, pembantaian massal oleh Israel ini tidak dihadapi dengan kemarahan yang memadai. Yang muncul justru kritik dangkal dan keterlibatan yang setengah hati.

Sementara pembunuhan terus berlanjut dengan dalih gencatan senjata yang dimediasi AS masa depan Gaza justru digambar sesuai visi Trumpian. Rencananya, wilayah itu akan dikelola sebuah "Dewan Perdamaian". Ketuanya? Donald Trump sendiri.

Anggotanya termasuk Benjamin Netanyahu, perdana menteri Israel yang menjadi arsitek genosida ini. Inilah wajah "kolonialisme baru" dalam bentuknya yang paling menyeramkan.

Sayangnya, kemunafikan yang berlumuran darah bukanlah hal baru di panggung dunia. []