Ironi di Balik Meja Rapat: Gaji Pengantar Bantuan Lebih Tinggi dari Guru Honorer

Di ruang rapat Kompleks Parlemen, Senayan, suasana sempat tegang. Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, tak bisa menyembunyikan keheranannya. Dalam sebuah Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Gizi Nasional, Selasa lalu, ia membeberkan sebuah ironi yang menurutnya sudah tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Nasib para pegawai di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ternyata jauh lebih baik dibandingkan dengan guru honorer dan banyak tenaga kesehatan.

Edy memaparkan, status kepegawaian yang diberikan kepada staf SPPG banyak di antaranya sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) justru mencerminkan kondisi ideal. "Contoh yang bagus," ujarnya. Menurut legislator dari PDIP itu, tiga hal utama dalam ketenagakerjaan sudah terpenuhi di sana: perintah kerja yang jelas, upah, dan status. Itu standar tinggi yang seharusnya jadi acuan.

“Soal PPPK yang banyak dikomentari itu, ya memang bagus kalau BGN bisa mengangkat PPPK bagi SPPG, ahli gizi, accounting. Bagus tuh. Karena setiap pemberi kerja itu wajib mengikuti norma perintah, upah, dan status,” kata Edy.

Ia pun menegaskan, "Jadi ini contoh yang baik bagi negara. Kalau ingin mengambil karyawan, statusnya harus jelas."

Namun begitu, nada bicaranya berubah ketika perbandingan mulai dilakukan. Kebaikan yang diterima pegawai SPPG justru menyoroti ketimpangan yang telanjang di sektor lain. Edy merasa ini tidak adil. Bagaimana mungkin mereka yang bertugas mengantar dan mendistribusikan bantuan pangan mendapat kepastian, sementara para guru dan nakes yang mengabdi puluhan tahun masih hidup dalam ketidakpastian?

“Nah yang tidak adil, itu kan para nakes dan para guru protes, terutama yang sudah mengabdi lama. Jadi, saya berharap ini menjadi efek domino bagi presiden untuk menyelesaikan PPPK yang ada, terutama di tenaga guru dan kesehatan,” tuturnya.

Kekhawatirannya nyata. Edy mendesak agar persoalan pelik ini segera dikoordinasikan dengan Presiden Prabowo Subianto. Tanpa penyelesaian yang serius, protes hanya akan berlarut dan memantik masalah baru. Ia bahkan menyebutkan sebuah gambaran yang cukup menusuk.

“Ini jika tidak diurus, nanti protesnya akan berlanjut-lanjut. Sopir yang mengantar makanan bantuan gajinya lebih tinggi dari guru yang mendidik anak-anak. Mereka kuliahnya berdarah-darah, kok tiba-tiba sama negara perlakuannya berbeda,” pungkasnya.

Pernyataannya itu seperti tamparan. Intinya sederhana: negara dinilainya berlaku timpang. Di satu sisi, ada contoh bagus pemenuhan hak pekerja. Di sisi lain, ada puluhan ribu tenaga pendidik dan kesehatan yang masih menunggu janji. Dan ironi itu, terjadi di bawah atap yang sama.