Trump dan Ambisi Greenland: Dunia Menyaksikan Kembalinya Hukum Rimba?

Oleh Lyse Doucet
Kepala Koresponden Internasional BBC

Donald Trump kembali ke kursi kepresidenan dan langsung memukau dunia. Hari pertamanya saja sudah begitu.

“Tidak ada yang akan menghalangi kita,” serunya setahun lalu, di penghujung pidato pelantikan di tengah cuaca Washington yang menusuk tulang. Sorak-sorai pendukung memenuhi udara. Banyak yang menganggapnya cuma omongan biasa, retorika khas Trump yang bombastis. Tapi sekarang? Pertanyaannya berbalik. Apakah kita semua dulu kurang awas, gagal membaca tanda bahaya yang sudah terpampang nyata?

Dalam pidato itu, dengan cara yang halus, Trump seolah menghidupkan lagi semangat ‘manifest destiny’. Itu lho, keyakinan Amerika abad ke-19 bahwa mereka punya takdir suci untuk memperluas wilayah dan menyebarkan nilainya. Sasaran waktu itu adalah Terusan Panama. “Kita akan mengambilnya kembali,” ujarnya dengan nada tak terbantahkan.

Kini, nada dan tekad yang persis sama diarahkan ke Greenland. “Kita harus memilikinya.”

Ini bukan lagi sekadar wacana atau cuitan di media sosial. Pernyataannya meluncur di tengah dunia yang sudah rapuh dan penuh risiko. Memang, sejarah Amerika diwarnai invasi, pendudukan, dan operasi gelap untuk menjatuhkan rezim. Tapi dalam seratus tahun terakhir, belum pernah ada presiden AS yang terang-terangan mengancam akan merebut wilayah sekutu lamanya, apalagi melawan keinginan penduduk asli di sana.

Belum pernah juga ada pemimpin AS yang sedemikian blak-blakan menginjak-injak norma politik global. Aliansi-aliansi yang jadi penopang tatanan dunia pasca Perang Dunia II digoyangnya habis-habisan. Aturan lama seolah dicampakkan, dan sejauh ini, konsekuensinya nyaris tak terlihat.

Trump sekarang sering dijuluki presiden paling “transformatif”. Para pendukungnya tentu saja bersorak. Tapi di ibu kota negara lain, yang ada justru kecemasan. Moskow dan Beijing malah cenderung diam. Diam yang terasa dingin dan penuh perhitungan.

“Ini adalah pergeseran menuju dunia tanpa aturan,” tegas Presiden Prancis Emmanuel Macron di Davos. “Hukum internasional diinjak-injak. Yang tersisa cuma hukum rimba, di mana yang kuat berkuasa, dengan ambisi imperialis yang bangkit kembali.”

Macron tak menyebut nama. Tapi pesannya jelas tertuju ke satu arah.

Kekhawatiran itu kian meluas. Mulai dari perang dagang yang bakal menyakitkan, sampai skenario paling buruk: ancaman terhadap NATO jika Trump betul-betul nekat merebut Greenland dengan paksa. Aliansi militer berusia 76 tahun itu bisa runtuh.

Ketika BBC bertanya apakah pencaplokan Greenland melanggar Piagam PBB, anggota Kongres dari Partai Republik, Randy Fine, menjawab tanpa ragu-ragu.

“PBB sudah gagal total menjaga perdamaian. Jujur saja, melakukan kebalikan dari keinginan mereka mungkin justru tindakan yang tepat.”

Fine bahkan sudah mengajukan rancangan undang-undang bernama "Greenland Annexation and Statehood Act" ke Kongres. Lalu, apa yang harus dilakukan sekutu-sekutu Amerika? Tampaknya hampir tak ada yang bisa menghalangi laju Trump.

Selama setahun terakhir, diplomasi global sibuk mencari formula untuk menghadapinya. Ada yang berpegang pada mantra lama: anggap serius, tapi jangan ditelan mentah-mentah. Yang lain percaya semua bisa diselesaikan lewat dialog. Pendekatan itu sempat berhasil, sebagian, dalam menyatukan Eropa menghadapi invasi Rusia ke Ukraina.

Tapi Trump sendiri sulit ditebak. Satu pekan terdengar pro-Rusia, pekan berikutnya mendukung Ukraina, lalu berubah lagi. Bagi sebagian diplomat, ini cuma gaya negosiasi ala pengusaha properti New York: ancam dulu semaksimal mungkin untuk memaksa lawan mundur. Pola serupa terlihat dalam sikapnya terhadap Iran, retorika keras yang selalu menyisakan opsi militer.

“Dia tidak berbicara seperti politisi tradisional,” kata Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. “Dia bicara, lalu bertindak.”