Indonesia Angkat Bicara Soal Peran dalam Inisiatif Perdamaian Gaza Pimpinan AS

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, akhirnya angkat bicara soal keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurutnya, langkah ini tak lain adalah wujud nyata dari politik luar negeri bebas aktif yang selama ini kita pegang teguh.

BoP sendiri dibentuk Trump dengan satu misi utama: merancang dan mengawasi kebijakan di Gaza pasca konflik yang sudah berlarut-larut itu. Tak cuma Indonesia, sejumlah negara lain juga sepakat bergabung. Dari Uni Emirat Arab, Maroko, sampai Vietnam. Lalu ada Kazakhstan, Hungaria, Argentina, bahkan Belarusia.

Nah, soal apakah Indonesia dapat undangan langsung dari Trump? Yvonne memilih tak menjawab. Ia lebih fokus memaparkan alasan dan tujuan di balik partisipasi pemerintah.

“Partisipasi Pemerintah RI dalam Board of Peace (BoP) merupakan langkah strategis dan konstruktif untuk memperkuat upaya internasional mendorong penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, serta perluasan akses bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina di Gaza,”

Begitu penjelasannya. Yvonne lalu menambahkan, inisiatif BoP ini sebenarnya sudah dapat lampu hijau dari PBB lewat Resolusi Dewan Keamanan nomor 2803 di tahun 2025. Nantinya, BoP akan dijalankan sebagai bagian dari kerja sama multilateral untuk mendukung perdamaian di Gaza.

“Keikutsertaan Indonesia dalam BoP sejalan dengan politik luar negeri RI yang bebas dan aktif, serta mencerminkan komitmen Indonesia untuk terus berperan sebagai bagian dari solusi melalui kerja sama internasional yang berbasis hukum internasional dan prinsip-prinsip Piagam PBB,”

Tak cuma itu. Lewat keikutsertaan ini, Indonesia punya ruang untuk memastikan setiap langkah yang diambil punya mandat yang jelas, mengutamakan tujuan kemanusiaan, dan tentu saja menjaga keselamatan seluruh personel kita yang terlibat di lapangan.

Bisa Jadi Pesaing?

Di sisi lain, rencana pembentukan BoP ini menuai beragam tafsir. Sejumlah pengamat malah melihatnya berpotensi menjadi pesaing bagi Dewan Keamanan PBB (DK PBB). Selama ini, DK PBB dianggap sebagai entitas global paling berpengaruh pasca Perang Dunia II.

DK PBB punya 15 anggota. Lima di antaranya adalah anggota tetap China, Prancis, Inggris, Rusia, dan AS yang punya hak veto. Sepuluh sisanya adalah anggota tidak tetap yang dipilih secara bergiliran.

Munculnya BoP ini tak lepas dari situasi. Pengaruh PBB sendiri dinilai sedang menurun, terutama setelah pemotongan anggaran besar-besaran oleh pemerintahan Trump dan beberapa negara donor lainnya. Inisiatif baru seperti BoP pun muncul, mencoba mengisi celah yang ada.