Badan Gizi Nasional Tutup Sementara 492 Dapur MBG di Sumatra karena Tak Miliki Izin Higiene

JAKARTA – Langkah tegas diambil Badan Gizi Nasional (BGN). Mulai 9 Maret 2026 mendatang, mereka menutup sementara operasional 492 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tersebar di seluruh Sumatra. Penutupan ini tak ada batas waktunya. Penyebabnya? Ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) itu kedapatan belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).

Menurut Harjito, Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I, keputusan ini bukan main-main. Ini murni soal penegakan standar. “Suspend ini merupakan langkah korektif agar seluruh dapur yang beroperasi benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan,” tegasnya di Jakarta, Sabtu (7/3/2026).

Dia menjelaskan, aturan ini khusus menjaring dapur yang sudah berjalan lebih dari sebulan tapi masih abai mengurus SLHS. Intinya, semua SPPG wajib memenuhi standar higiene dan melalui proses verifikasi di dinas kesehatan daerah masing-masing.

“Kami memberikan kesempatan untuk melengkapi administrasi dan standar sanitasi. Kalau sudah selesai, operasional bisa dibuka lagi,” tambah Harjito.

Lalu, bagaimana data perizinannya? Tercatat per 7 Maret pukul 11.00 WIB, ada 492 SPPG di Sumatra yang masuk kategori ‘belum daftar’. Angka ini dikumpulkan dari laporan Koordinator Regional yang turun langsung memantau lapangan.

Kalau dirinci, Sumatra Utara jadi penyumbang terbesar dengan 252 dapur. Kemudian ada Lampung (77), Aceh (76), dan Sumatera Barat (69). Riau menyusul dengan 9 dapur, Kepri 5, dan Bengkulu 4. Di sisi lain, ada kabar baik: Jambi, Sumsel, dan Bangka Belitung tercatat bersih, tak ada satupun dapur yang bermasalah.

Harjito menekankan, kebijakan ini bagian dari upaya lebih besar untuk menjaga kualitas program MBG. Program yang menyasar perbaikan gizi, terutama untuk anak-anak sekolah ini, dianggap tak boleh main-main dengan aspek keamanannya.

“Soalnya, program ini menyangkut kesehatan masyarakat. Standar keamanan pangan tidak boleh ditawar,” tegasnya lagi.

Terakhir, dia mengimbau para pengelola dapur yang kena suspend untuk buru-buru bereskan urusannya. “Harapannya, layanan bisa cepat berjalan normal lagi. Agar manfaat buat masyarakat juga tidak terputus,” pungkas Harjito.