Badan Gizi Nasional Klarifikasi Isu Kebutuhan 19.000 Sapi untuk Program Makan Bergizi

JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, akhirnya memberikan klarifikasi. Isu sebelumnya menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memerlukan 19.000 ekor sapi setiap hari. Ternyata, angka itu bukanlah kebutuhan riil harian. Menurut Dadan, itu cuma simulasi perhitungan belaka.

Angka fantastis itu muncul kalau semua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara serentak memasak dengan bahan dasar daging sapi. Tapi, dalam praktiknya, hal seperti itu tak pernah terjadi.

Dadan menjelaskan logika di balik angka tersebut saat ditemui di Bekasi, Selasa lalu.

"Ini cuma pengandaian, kok. Jadi, satu SPPG kalau masak daging sapi, kira-kira butuh satu ekor. Nah, bayangkan jika seluruh SPPG kita suruh masak sapi di hari yang sama. Ya tinggal dihitung saja jumlah SPPG-nya dikali satu ekor," ujarnya.

Rinciannya, untuk satu kali proses masak di satu lokasi SPPG, kebutuhan daging sapinya bisa mencapai 350 sampai 382 kilogram. Jumlah itu setara dengan satu ekor sapi.

"Menunya kan berganti-ganti. Ada telur, ayam, ikan, baru sapi. Misalnya hari ini masak daging sapi, ya butuh sekitar 350 kilogram untuk sekali masak. Itu artinya satu ekor. Intinya, makan bergizi itu penting agar rasio gizinya tercapai," jelas Dadan.

Ia pun menekankan, BGN sama sekali tidak memberlakukan menu seragam secara nasional. Kebijakan ini sengaja diambil. Tujuannya jelas: menghindari lonjakan permintaan bahan pangan yang bisa bikin harga di pasar melambung.

Pengalaman di lapangan sudah membuktikan hal itu. Dadan menceritakan momen peringatan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober lalu. Saat itu, menu yang dihidangkan adalah nasi goreng plus telur untuk sekitar 36 juta penerima manfaat.

"Waktu itu butuh 36 juta butir telur, atau sekitar 2.200 ton. Dampaknya? Harga telur sempat naik Rp3.000 per kilogram," katanya mengingat kejadian tersebut.

Belajar dari situ, BGN kini memilih pendekatan yang lebih fleksibel. Penyusunan menu MBG disesuaikan dengan potensi sumber daya lokal dan selera masyarakat di tiap daerah.

"Kita ingin memberdayakan apa yang ada di lokal. Sekaligus menuruti kesukaan masyarakat setempat. Dengan begitu, tekanan terhadap konsumsi satu jenis bahan tidak akan terlalu tinggi. Kalau kita paksakan menu nasional yang seragam, bisa-bisa harga langsung meroket," tutup Dadan.