Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil menyabet penghargaan Terbaik I dalam Kategori Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Jawa-Bali yang digelar Kementerian Dalam Negeri. Atas pencapaian ini, pemerintah pusat memberikan insentif fiskal senilai Rp3 miliar sebagai bentuk apresiasi terhadap program pembangunan yang telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, di Yogyakarta Marriott Hotel pada Kamis (4/6) malam. Dalam kesempatan itu, Khofifah mengungkapkan rasa syukurnya dan menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, hingga dunia industri.
“Alhamdulillah, untuk penurunan angka pengangguran Jawa Timur mendapatkan apresiasi ini. Ini hasil kerja semua lini dan semua elemen, dunia usaha serta dunia industri,” ujar Khofifah dalam keterangannya, Senin (8/6/2026).
Menurut Khofifah, keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai program prioritas yang dijalankan secara berkelanjutan melalui Nawa Bhakti Satya. Beberapa di antaranya meliputi penguatan kualitas sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, peningkatan investasi, serta penguatan kolaborasi antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Semua upaya itu, kata dia, dijalankan untuk mencapai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur mencatat bahwa TPT provinsi ini pada Februari 2026 berada di angka 3,55 persen. Angka tersebut turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 3,61 persen. Capaian ini juga jauh lebih baik dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 4,68 persen. Dalam lima tahun terakhir, tren penurunan pengangguran di Jawa Timur konsisten, dari 5,17 persen pada Februari 2021 menjadi 3,55 persen pada Februari 2026.
Salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap penurunan tersebut adalah semakin kuatnya keterhubungan antara pendidikan vokasi dan kebutuhan dunia kerja. Khofifah menjelaskan bahwa lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menunjukkan perkembangan yang sangat positif dalam penyerapan tenaga kerja.
“Penurunan pengangguran lulusan SMK sangat signifikan. Ini menunjukkan bahwa penguatan link and match antara pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri semakin efektif,” tuturnya.
Data BPS mencatat bahwa TPT lulusan SMK turun menjadi 5,73 persen pada Februari 2026, dari sebelumnya 5,87 persen pada Februari 2025. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi kelompok penyumbang pengangguran tertinggi di Jawa Timur. Khofifah menambahkan, keberhasilan ini tidak terlepas dari program-program yang memperkuat sinergi antara sekolah vokasi, lembaga pelatihan kerja, dunia usaha, dunia industri, dan perguruan tinggi. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui program link and match, pelatihan berbasis kompetensi, magang industri, hingga perluasan akses penempatan tenaga kerja di dalam maupun luar negeri.
“Upaya membuka kesempatan kerja terus kami lakukan melalui kolaborasi dengan dunia usaha, dunia industri, dan perguruan tinggi. Bahkan saat ini Jawa Timur telah menjalin kerja sama penempatan tenaga kerja dengan 13 negara tujuan, termasuk membuka peluang kerja luar negeri bagi lulusan SMK,” ungkapnya.
Pada tahun 2026, sebanyak 4.920 peserta dari 112 SMK dan lembaga kursus dan pelatihan (LKP) mengikuti program magang dan peluang kerja luar negeri. Dari jumlah tersebut, 1.617 peserta telah lolos seleksi dan memperoleh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Menurut Khofifah, capaian ini menunjukkan bahwa lulusan SMK dan lembaga pelatihan kerja di Jawa Timur semakin kompetitif dan mampu bersaing di pasar kerja global.
Sementara itu, kualitas pasar kerja Jawa Timur juga menunjukkan perkembangan positif. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat menjadi 74,78 persen, naik 0,53 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah penduduk yang bekerja mencapai 24,25 juta orang, bertambah sekitar 388 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Khofifah menegaskan bahwa penghargaan dan insentif fiskal yang diterima akan menjadi motivasi untuk terus memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan memperluas kesempatan kerja. “Insentif fiskal yang diberikan pemerintah pusat akan kami optimalkan untuk memperkuat program-program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat, terutama peningkatan kualitas SDM, pengembangan kewirausahaan, perluasan kesempatan kerja, dan penguatan ekosistem investasi yang mampu menyerap tenaga kerja secara luas,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa tantangan ketenagakerjaan ke depan akan semakin kompleks sehingga membutuhkan kolaborasi dan inovasi yang lebih kuat dari seluruh pemangku kepentingan. “Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan ketenagakerjaan. Kolaborasi dan inovasi harus terus diperkuat agar kesempatan kerja semakin terbuka dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Khofifah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menurunkan angka pengangguran, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dunia industri, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, hingga masyarakat. “Penghargaan ini adalah milik seluruh masyarakat Jawa Timur. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menjadi bagian dari sinergi besar dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang semakin kuat, produktif, dan berdaya saing,” pungkasnya.
Artikel Terkait
Arus Lalu Lintas Jakarta Pagi Ini Padat di Bundaran Senayan dan Dukuh Atas, TMC Pantau Pengendara Lawan Arah
Presiden Prabowo Peluk Mantan Korban Perundungan di Sekolah Rakyat, Apresiasi Semangat Siswa Jadi Duta Antiperundungan
Kontrak Berjangka AS Menguat di Tengah Harapan Pemulihan Saham Teknologi, Konflik Timur Tengah Masih Bayangi
BMKG: Tsunami Akibat Gempa M 7,7 Filipina Terdeteksi di Tujuh Wilayah Indonesia