Upaya memecah belah terus berjalan. Tujuannya jelas: melemahkan langkah Roy Suryo dan kawan-kawan yang gigih mengusut kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Demikian penilaian keras yang disampaikan Ahmad Khozinudin, Koordinator Non Litigasi Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis.
Keterangannya itu diterima Senin, 26 Januari 2026.
Menurut Khozinudin, pemeriksaan terhadap tiga tersangka Rizal Fadillah, Rustam Efendi, dan Kurnia Tri Royani di Polda Metro Jaya Kamis lalu bukanlah hal biasa. Itu, katanya, adalah bagian dari skenario yang lebih besar. Sebuah taktik klasik: adu domba.
"Rustam Efendi dan Kurnia Tri Royani diiming-imingi SP3," ujarnya tegas.
Surat Perintah Penghentian Penyidikan itu ditawarkan dengan satu syarat: menghentikan perjuangan mereka. Begitu kira-kira klaim Khozinudin.
Tak cuma itu. Dia sendiri mengaku ada yang berusaha mendekati. Ada orang ingin bertemu, membawa agenda perdamaian dengan Jokowi. Tawaran itu dia tolak mentah-mentah.
"Saya tak akan pernah mau berdamai dengan kebohongan, kepalsuan dan kezaliman," tegas Khozinudin.
Di sisi lain, tawaran serupa ternyata masif beredar. Khozinudin menyoroti sejumlah dialog di televisi, di mana iming-iming SP3 itu dijajakan. Kadang terang-terangan, kadang dengan bahasa yang samar.
"Semua kompak mengajak sowan ke Solo," lanjutnya.
Agendanya selalu sama: berdamai. Dan ujung-ujungnya, kata Khozinudin, ingin mengubah status ijazah palsu itu seolah-olah menjadi asli. Sebuah restorasi yang dia nilai mustahil dan tak bisa diterima.
Nada tulisannya terasa getir. Seperti seorang yang lelah dengan permainan politik tapi tak mau menyerah. Upaya pecah belah itu, baginya, justru membuktikan bahwa perjuangan mereka mulai mengganggu. Mulai ditakuti.
Dan pintu damai? Sudah dikunci rapat-rapat.
Artikel Terkait
Presiden Prabowo Terima Laporan Strategis dari Wakil Ketua DPR Usai Kunjungan ke Rusia dan Prancis
Anggota DPR Desak Percepat Regulasi PPPK untuk 630 Ribu Guru Madrasah
Koordinator KKN UGM 1985 Klaim Tak Kenal Joko Widodo
Rocky Gerung Soroti Rp17 Triliun untuk Dewan Perdamaian Trump: Harga Sebuah Buku dan Nyawa Anak di NTT