Trump Bentuk Dewan Perdamaian Gaza, Anggota Ditarik Rp 16 Triliun per Negara

Gagasan Presiden AS Donald Trump untuk membentuk sebuah "Dewan Perdamaian" Gaza mulai menemukan bentuknya. Intinya, dewan ini bakal mengawasi kebijakan di Gaza pascaperang. Yang menarik, setiap negara yang diajak bergabung diminta menyetor kontribusi tak main-main: satu miliar dolar AS, atau kira-kira Rp 16 triliun.

Hungaria dan Vietnam disebut-sebut sudah menyanggupi. Sementara itu, daftar negara yang diundang cukup panjang dan beragam: Australia, India, Turki, Mesir, Pakistan, Kanada, hingga Argentina. Menurut rencana, Trump akan mengumumkan secara resmi siapa saja anggotanya di forum ekonomi bergengsi, World Economic Forum di Davos.

Kalau benar-benar terbentuk, banyak pengamat yang melihat dewan ini punya potensi jadi penyaing Dewan Keamanan PBB. Ya, ambisinya memang terlihat besar.

Di sisi lain, AS juga sudah merilis nama-nama tokoh yang akan duduk di dalamnya. Beberapa di antaranya cukup familiar: mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Menlu AS Marco Rubio, dan tentu saja, menantu Trump sendiri, Jared Kushner.

Penunjukan Blair ini sendiri diprediksi bakal menimbulkan polemik. Namanya masih erat kaitannya dengan invasi Irak 2003 yang kontroversial. Namun begitu, Trump tampaknya menganggap Blair sebagai figur yang masih bisa diterima banyak pihak.

Selain dewan utama, Gedung Putih juga membentuk komite lain bernama Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG). Pimpinannya adalah Dr. Ali Sha'ath. Tugasnya lebih teknis: meninjau pembangunan kembali layanan publik dan menyiapkan dasar untuk pemerintahan jangka panjang di Gaza.

Nah, kedua badan ini nantinya akan bekerja barengan. Mereka bakal didampingi oleh Nickolay Mladenov, mantan utusan khusus PBB untuk Timur Tengah. Rencana mereka sejalan dengan Resolusi 2803 DK PBB yang disepakati tahun 2025 lalu, yang intinya menyetujui proposal perdamaian Trump.

Resolusi itu juga mencakup pengerahan pasukan internasional dan sebuah peta jalan menuju pembentukan negara Palestina. Untuk memimpin pasukan keamanan internasional itu, AS sudah menunjuk Mayjen Jasper Jeffers.

Tapi, bukan berarti semuanya mulus. Hamas, misalnya, dikecualikan sepenuhnya dari peran pemerintahan apa pun di Gaza. Kelompok itu pun sudah bersuara, menyatakan resolusi PBB tersebut tidak memenuhi tuntutan politik dan kemanusiaan rakyat Palestina.

Di sisi lain, inisiatif Trump yang juga disebut "Board of Peace" ini terus menjaring anggota. Undangan ternyata juga disebar ke negara-negara dengan kepentingan geopolitik besar. Trump sendiri mengaku sudah mengundang Rusia, Armenia, China, Maroko, Israel, dan Polandia.

Undangan untuk Presiden Rusia Vladimir Putin konon disampaikan langsung oleh Trump. Meski begitu, belum ada tanggapan resmi dari Moskow. Armenia dan China mengakui mendapat undangan, tapi masih menimbang-nimbang.

Yang paling progresif sejauh ini adalah Maroko. Kerajaan itu dikabarkan sudah setuju bergabung, dengan Raja Mohammed VI disebut sebagai anggota pendiri.

Hingga kini, detail soal struktur dan mekanisme kerja dewan ini masih belum jelas betul. Efektivitasnya pun tentu masih jadi tanda tanya besar. Tapi satu hal yang pasti: gagasan Trump ini sudah berhasil menyita perhatian dunia. Kita tinggal menunggu, akankah ini jadi terobosan atau sekadar wacana lagi.