Gagasan Presiden AS Donald Trump untuk membentuk sebuah "Dewan Perdamaian" Gaza mulai menemukan bentuknya. Intinya, dewan ini bakal mengawasi kebijakan di Gaza pascaperang. Yang menarik, setiap negara yang diajak bergabung diminta menyetor kontribusi tak main-main: satu miliar dolar AS, atau kira-kira Rp 16 triliun.
Hungaria dan Vietnam disebut-sebut sudah menyanggupi. Sementara itu, daftar negara yang diundang cukup panjang dan beragam: Australia, India, Turki, Mesir, Pakistan, Kanada, hingga Argentina. Menurut rencana, Trump akan mengumumkan secara resmi siapa saja anggotanya di forum ekonomi bergengsi, World Economic Forum di Davos.
Kalau benar-benar terbentuk, banyak pengamat yang melihat dewan ini punya potensi jadi penyaing Dewan Keamanan PBB. Ya, ambisinya memang terlihat besar.
Di sisi lain, AS juga sudah merilis nama-nama tokoh yang akan duduk di dalamnya. Beberapa di antaranya cukup familiar: mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Menlu AS Marco Rubio, dan tentu saja, menantu Trump sendiri, Jared Kushner.
Penunjukan Blair ini sendiri diprediksi bakal menimbulkan polemik. Namanya masih erat kaitannya dengan invasi Irak 2003 yang kontroversial. Namun begitu, Trump tampaknya menganggap Blair sebagai figur yang masih bisa diterima banyak pihak.
Selain dewan utama, Gedung Putih juga membentuk komite lain bernama Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG). Pimpinannya adalah Dr. Ali Sha'ath. Tugasnya lebih teknis: meninjau pembangunan kembali layanan publik dan menyiapkan dasar untuk pemerintahan jangka panjang di Gaza.
Nah, kedua badan ini nantinya akan bekerja barengan. Mereka bakal didampingi oleh Nickolay Mladenov, mantan utusan khusus PBB untuk Timur Tengah. Rencana mereka sejalan dengan Resolusi 2803 DK PBB yang disepakati tahun 2025 lalu, yang intinya menyetujui proposal perdamaian Trump.
Artikel Terkait
Runtuhnya Raksasa: Tiga Pelajaran Pahit dari Afghanistan dan Masa Depan Indonesia
Insiden Tinju di Bandara Bali, Turis Australia Berakhir di Sel
Mahfud MD Soroti Pasal yang Dipakai KPK dalam Kasus Kuota Haji
Amien Rais Bongkar Lagi Isu Ijazah Jokowi: KPU Terlibat Skandal Laknat