Resolusi itu juga mencakup pengerahan pasukan internasional dan sebuah peta jalan menuju pembentukan negara Palestina. Untuk memimpin pasukan keamanan internasional itu, AS sudah menunjuk Mayjen Jasper Jeffers.
Tapi, bukan berarti semuanya mulus. Hamas, misalnya, dikecualikan sepenuhnya dari peran pemerintahan apa pun di Gaza. Kelompok itu pun sudah bersuara, menyatakan resolusi PBB tersebut tidak memenuhi tuntutan politik dan kemanusiaan rakyat Palestina.
Di sisi lain, inisiatif Trump yang juga disebut "Board of Peace" ini terus menjaring anggota. Undangan ternyata juga disebar ke negara-negara dengan kepentingan geopolitik besar. Trump sendiri mengaku sudah mengundang Rusia, Armenia, China, Maroko, Israel, dan Polandia.
Undangan untuk Presiden Rusia Vladimir Putin konon disampaikan langsung oleh Trump. Meski begitu, belum ada tanggapan resmi dari Moskow. Armenia dan China mengakui mendapat undangan, tapi masih menimbang-nimbang.
Yang paling progresif sejauh ini adalah Maroko. Kerajaan itu dikabarkan sudah setuju bergabung, dengan Raja Mohammed VI disebut sebagai anggota pendiri.
Hingga kini, detail soal struktur dan mekanisme kerja dewan ini masih belum jelas betul. Efektivitasnya pun tentu masih jadi tanda tanya besar. Tapi satu hal yang pasti: gagasan Trump ini sudah berhasil menyita perhatian dunia. Kita tinggal menunggu, akankah ini jadi terobosan atau sekadar wacana lagi.
Artikel Terkait
Ibu dan Balita Hilang Diterjang Banjir di Tabanan
Sutoyo Sindir Homo Eggiensis: Restorative Justice atau Pertunjukan Kekuasaan?
Hijab dan Seragam AS: Dilema WNI di Garda Nasional Amerika
Transjakarta, MRT, dan LRC Catat Rekor 461 Juta Penumpang di 2025