Makan Bergizi Gratis: Antara Harapan di Pesantren dan Bayang-bayang Keracunan

Kita bisa belajar dari negara lain. Brasil punya Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) yang kerap jadi rujukan. Menurut kajian FAO, keberhasilan mereka tidak cuma soal menyediakan makanan. Kuncinya ada pada keterkaitan dengan pengadaan pangan lokal dari petani kecil, standar keamanan yang ketat, dan sistem pengawasan yang konsisten. Di India, program "mid-day meal" mereka terbukti meningkatkan partisipasi sekolah, khususnya di daerah miskin, meski tetap harus waspada dengan kontrol kualitas. Sementara Jepang, melalui konsep "shokuiku", menjadikan makan siang sekolah sebagai bagian dari pendidikan karakter dan gizi, dengan tingkat higienitas yang sangat dijaga.

Kembali ke Indonesia, setahun pelaksanaan MBG ini seharusnya jadi momen refleksi. Evaluasi dari berbagai lembaga pemantau kebijakan menyoroti beberapa titik lemah: proses seleksi penyedia makanan (SPPG) yang bermasalah, pengawasan operasional yang lemah, dan tekanan target distribusi yang terlalu tinggi. Dalam beberapa kasus, dapur penyedia bahkan tak punya kapasitas penyimpanan yang memadai. Ini jelas bukan lagi persoalan teknis semata, melainkan sudah menyentuh tataran tata kelola.

Di sinilah peran Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi krusial. Mereka harus tegas dan terukur dalam mengevaluasi setiap kejadian agar tidak terulang. Fungsi pemantauan dan pengawasan harus dimaksimalkan sebagai instrumen kendali mutu harian. Evaluasi tidak boleh berhenti saat satu penyedia dihentikan sementara. Harus ada perbaikan sistemik: standar seleksi SPPG yang ketat, SOP keamanan pangan yang jelas, dan mekanisme sanksi yang transparan.

Ke depan, arah kebijakan MBG perlu lebih presisi. Penajaman sasaran menjadi kunci. Alokasi anggaran harus diprioritaskan untuk wilayah dengan tingkat kerentanan gizi tinggi, bukan sekadar dibagikan rata tanpa mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan. Pendekatan berbasis data dan peta masalah gizi akan membuat intervensi negara tepat sasaran.

Di sisi lain, integrasi MBG dengan agenda pendidikan dan kesehatan juga harus dirumuskan dengan jelas. Program ini tidak boleh jalan sendiri, apalagi sampai menggeser pembiayaan pendidikan yang bersifat struktural. Ia harus memperkuat fungsi sekolah sebagai ruang pembentuk sumber daya manusia yang utuh. Kejelasan posisi MBG dalam arsitektur belanja negara adalah prasyarat mutlak agar tidak terjadi "trade-off" kebijakan yang justru kontraproduktif.

Secara teknis, proses seleksi SPPG harus mengutamakan audit higienitas dan kapasitas teknis, bukan sekadar kelengkapan administrasi. Pengawasan lapangan perlu rutin dan dilakukan oleh unit khusus yang punya kewenangan. Setiap kejadian keracunan harus ditindaklanjuti dengan evaluasi terbuka dan penghentian operasi sampai semua standar keamanan dipenuhi kembali.

Dengan cara itu, MBG barangkali masih bisa diselamatkan. Menjadi kebijakan yang benar-benar berpihak pada anak, tanpa mengorbankan keselamatan mereka, anggaran negara, dan tentu saja, amanat konstitusi kita di bidang pendidikan.