Makan Bergizi Gratis: Antara Harapan di Pesantren dan Bayang-bayang Keracunan

- Selasa, 20 Januari 2026 | 23:06 WIB
Makan Bergizi Gratis: Antara Harapan di Pesantren dan Bayang-bayang Keracunan

Suasana di ruang makan pesantren itu cukup berbeda pagi itu. Saya sedang mengamati program Makan Bergizi Gratis di sebuah sekolah menengah berbasis pondok di daerah pinggiran kota, wilayah yang secara ekonomi memang rentan. Distribusi makanannya berjalan tertib. Menunya sederhana tapi terlihat seimbang: ada nasi, lauk berprotein, dan sayuran. Yang paling mencolok justru dampaknya setelah makan. Anak-anak itu tampak lebih segar, lebih fokus di jam-jam awal pelajaran. Mereka tidak mudah mengantuk atau terlihat lemas.

Para pengasuh dan ustaz pun mengaku merasakan perubahan. "Suasana belajar jadi lebih tertib, lebih kondusif," kata salah seorang pengasuh.

Pengalaman di satu lokasi ini memang memberi secercah harapan. Ia membuktikan bahwa dalam kondisi tertentu, MBG bisa berjalan baik dan manfaatnya langsung terasa. Namun begitu, kisah sukses yang satu ini sayangnya tak bisa menutupi sederet masalah struktural yang mengemuka sepanjang setahun terakhir. Persoalan yang jauh lebih kelam.

Publik beberapa kali dikejutkan oleh berita miris: kasus keracunan makanan massal yang menimpa siswa penerima MBG. Bahkan, sebagian berakhir tragis. Kejadiannya tidak hanya sekali dan lokasinya tersebar di lebih dari satu daerah. Polanya serupa: kontrol kualitas dan pengawasan di dapur penyedia yang lemah. Organisasi profesi kesehatan anak pun bersuara keras, menolak anggapan bahwa risiko keamanan pangan dalam program sebesar ini bisa ditoleransi sebagai 'konsekuensi wajar'.

Setiap nyawa yang hilang adalah tragedi. Ia punya nilai intrinsik yang tak bisa direduksi jadi sekadar angka dalam laporan evaluasi atau statistik kinerja program.

Lalu, ada soal anggaran yang tak bisa dianggap remeh. Pemerintah menetapkan alokasi untuk MBG pada APBN 2026 mencapai sekitar Rp335 triliun. Angka yang fantastis. Ia menjadi salah satu komponen belanja terbesar secara nasional dan dicatat dalam fungsi pendidikan. Ini tentu memantik pertanyaan kritis: apakah belanja besar-besaran untuk makan siang otomatis identik dengan peningkatan kualitas pendidikan kita?

Menurut kajian kebijakan publik, hubungan antara program makan sekolah dan capaian belajar memang tidak pernah bersifat otomatis. Sebuah studi oleh Kristjansson (2016) menyebutkan program ini bisa meningkatkan kehadiran dan konsentrasi siswa. Tapi dampaknya terhadap hasil belajar sangat bergantung pada kualitas implementasi dan bagaimana ia terintegrasi dengan sistem pendidikan. Penelitian lain, seperti dari Adelman dkk. (2008), mengingatkan: tanpa dukungan mutu pengajaran dan lingkungan belajar yang baik, dampak positifnya mungkin hanya bersifat jangka pendek dan cepat menguap.

Intinya, MBG harusnya diposisikan sebagai pendukung, bukan pengganti belanja pendidikan yang substantif seperti perbaikan kompetensi guru, renovasi ruang kelas, atau penguatan literasi dasar.


Halaman:

Komentar