DPR Soroti Sistem Proporsional Terbuka: Demokrasi yang Mahal dan Penuh Kepura-puraan

Di ruang rapat Komisi II DPR, Senayan, keluhan tentang sistem pemilu kembali mengemuka. Kali ini, sorotan tajam diarahkan pada sistem proporsional terbuka yang dianggap memicu sejumlah masalah klasik. Mulai dari politik uang yang sulit diberantas, biaya demokrasi yang membengkak, hingga pembiayaan kampanye yang gelap dan tidak akuntabel.

Rapat yang digelar Selasa (20/1) itu menghadirkan sejumlah pakar, termasuk Arya Fernandes dari CSIS dan Hurriyah dari Pusat Kajian Politik UI. Tujuannya jelas: menggali masukan untuk revisi Undang-Undang Pemilu yang sudah masuk dalam agenda legislatif 2026.

Suara pertama yang cukup keras datang dari Mardani Ali Sera dari Fraksi PKS. Ia geram dengan praktik money politics yang menurutnya berulang seperti rekaman rusak.

"Coba deh kita survei di sini, pasti banyak yang bilang 'ampun' dengan fenomena politik uang di pemilu-pemilu sebelumnya. Apa kita mau jatuh ke lubang yang sama? Bukan cuma sekali dua kali, tapi berkali-kali!" ujarnya.

Menurut Mardani, kondisi ini berbahaya. Jika dibiarkan, parlemen bisa dikuasai oleh segelintir orang bermodal tebal.

"Ujung-ujungnya terbentuk DPR yang lepas kontrol. Didominasi pengusaha dan kalangan berduit, lalu oligarki pun jadi sistemik. Sangat berbahaya," tegasnya.

Meski mengkritik, ia tak menampik bahwa sistem proporsional terbuka masih relevan. Hanya saja, butuh perbaikan di beberapa sisi, seperti ambang batas parlemen dan penyesuaian jadwal pemilu.

Di sisi lain, Taufan Pawe dari Fraksi Golkar menyoroti lemahnya penyelenggaraan pemilu. Stigma politik uang, katanya, sudah melekat seperti noda yang susah hilang.

"Money politics itu sudah jadi stigma bagi kita semua," ungkap Taufan.

Ia menghubungkan demokrasi berbiaya tinggi dengan merosotnya integritas pejabat. "Lihat saja, baru-baru ini dua kepala daerah kena OTT. Itu buah dari apa? Ya, sebagian dari costly democracy tadi," tuturnya.

Bagi Taufan, negara tidak boleh absen. Perlu ada intervensi serius, terutama lewat pendidikan politik untuk masyarakat. "Negara harus hadir memberikan edukasi, mengubah mindset masyarakat jadi pemilih yang cerdas," imbuhnya.

Keluhan serupa dilontarkan Wakil Ketua Komisi II dari PDIP, Aria Bima. Baginya, akar persoalannya ada di pembiayaan politik yang tidak transparan. Masalah ini, katanya, mengular sejak reformasi.

"Ini nggak selesai-selesai. Sebenarnya, berapa sih biaya berdemokrasi kita?" tanya Aria.

Ia meyakini bahwa urat nadi integritas pemilu terletak pada pembiayaan yang sehat sejak dari hulu. Untuk itu, ia mendorong akuntabilitas ketat.

"Akuntabilitas pembiayaan politik harus jadi kewajiban. Perlu audit independen dan pelacakan dana yang bisa ditelusuri publik," jelas dia.

Aria merasa muak dengan praktik demokrasi yang penuh kepura-puraan. "Berdemokrasi kita sekarang cuma tutup-menutupi. Seperti kemunafikan yang dilembagakan. Tidak transparan, tidak akuntabel," katanya dengan nada kesal.

"Semua harus dibenahi dari hulu. Integritas demokrasi kita sangat ditentukan oleh sistem pembiayaan yang jelas," pungkas Aria menutup pembicaraan.