DPR Soroti Sistem Proporsional Terbuka: Demokrasi yang Mahal dan Penuh Kepura-puraan

Ia menghubungkan demokrasi berbiaya tinggi dengan merosotnya integritas pejabat. "Lihat saja, baru-baru ini dua kepala daerah kena OTT. Itu buah dari apa? Ya, sebagian dari costly democracy tadi," tuturnya.

Bagi Taufan, negara tidak boleh absen. Perlu ada intervensi serius, terutama lewat pendidikan politik untuk masyarakat. "Negara harus hadir memberikan edukasi, mengubah mindset masyarakat jadi pemilih yang cerdas," imbuhnya.

Keluhan serupa dilontarkan Wakil Ketua Komisi II dari PDIP, Aria Bima. Baginya, akar persoalannya ada di pembiayaan politik yang tidak transparan. Masalah ini, katanya, mengular sejak reformasi.

"Ini nggak selesai-selesai. Sebenarnya, berapa sih biaya berdemokrasi kita?" tanya Aria.

Ia meyakini bahwa urat nadi integritas pemilu terletak pada pembiayaan yang sehat sejak dari hulu. Untuk itu, ia mendorong akuntabilitas ketat.

"Akuntabilitas pembiayaan politik harus jadi kewajiban. Perlu audit independen dan pelacakan dana yang bisa ditelusuri publik," jelas dia.

Aria merasa muak dengan praktik demokrasi yang penuh kepura-puraan. "Berdemokrasi kita sekarang cuma tutup-menutupi. Seperti kemunafikan yang dilembagakan. Tidak transparan, tidak akuntabel," katanya dengan nada kesal.

"Semua harus dibenahi dari hulu. Integritas demokrasi kita sangat ditentukan oleh sistem pembiayaan yang jelas," pungkas Aria menutup pembicaraan.