Di Balik Layar Kekuasaan: Sebuah Pengamatan

Dari dua gelombang demonstrasi besar Oktober 2024 dan Agustus 2025 saya akhirnya sampai pada satu titik. Tampaknya, Presiden Prabowo Subianto punya hutang budi yang dalam. Bukan pada partai-partai koalisi yang kini menguasai parlemen, tapi pada satu sosok: mantan Presiden Jokowi.

Sebenarnya, tanda-tandanya sudah terlihat sejak awal. Lihat saja kabinet Merah Putih yang terbentuk. Kabinet jumbo, terbesar sepanjang sejarah reformasi, lengkap dengan wakil menteri dan lembaga setingkat kementerian. Itu bukan kebetulan.

Memang, ada yang bilang presiden berubah dari janjinya dulu soal kabinet kerja. Tapi, ya, realitas politik seringkali punya logikanya sendiri.

Dan rangkaian peristiwa setelahnya semakin mengukuhkan kesan itu. Prabowo, secara halus tapi pasti, mengakomodasi kepentingan "Pak Mantan".

Ambil contoh kasus perubahan UU Pilkada. Ada upaya kuat yang akhirnya mentah untuk mengubah syarat usia calon gubernur, yang konon dimaksudkan untuk membuka jalan bagi Kaesang. Upaya itu memicu ketegangan antara MA dan MK, berujung pada putusan yang menegaskan batas usia tetap 35 tahun. Demo besar pun meletus di berbagai kota pada Oktober 2024. Publik sudah jengah dengan rekayasa aturan, masih ingat jelas skandal "Paman Usman" yang membuka jalan bagi Gibran.

Gelombang unjuk rasa berikutnya terjadi Agustus 2025. Pemicunya tragis: kematian Affan Kurniawan, pengemudi ojol yang terlindas kendaraan Brimob saat protes menentang kenaikan gaji DPR. Situasi ekonomi lagi sulit, pemerintah malah bicara efisiensi. Amarah massa meledak, polisi jadi sasaran. Tapi anehnya, setelah keadaan reda, justru anak-anak muda yang dituduh penghasut yang ditangkapi. Sementara oknum polisi yang bertindak represif mendapat vonis ringan.

Di sisi lain, tuntutan reformasi polri dijawab dengan langkah setengah hati. Kapolri membentuk tim transformasi, mendahului pembentukan komite reformasi yang seharusnya. Hasilnya? Sampai sekarang tidak jelas.

Sementara itu, ada keinginan dari Istana untuk mengembalikan UUD 1945 ke naskah asli, dimulai dengan mengubah sistem pilkada langsung menjadi lewat DPRD. Partai-partai koalisi yang kuasai 80% kursi DPR langsung menyambut hangat. Hanya PDIP yang menolak, dengan alasan itu mengangkangi kedaulatan rakyat. Survei Litbang Kompas menunjukkan 77,3% publik juga menolak. Akhirnya, melalui Don Dasco dari Gerindra, disampaikan bahwa revisi UU Pilkada belum masuk agenda prioritas 2026. Langkah mundur yang terpaksa, jelas untuk menghindari kerugian politik bagi presiden dan partainya.

Inilah paradoksnya. Partai-partai koalisi itu ibarat parasit di tubuh kekuasaan. Mereka menikmati kue APBN lewat jabatan menteri dan proyek anggaran. Tapi mereka juga siap jadi Brutus, kapan saja. Mereka dukung kebijakan pemerintah sambil mengais remah-remah cuan, mendompleng popularitas untuk kepentingan partai masing-masing.

Mereka tahu Prabowo hanya percaya Gerindra dan TNI. Tapi ya, pemerintahan tidak bisa dijalankan hanya dengan dua pilar itu. Butuh kementerian, butuh birokrasi, yang sebagian besar dikuasai oleh partai koalisi.

Lihatlah fenomena penanganan bencana di Sumatera. Inkompetensi pejabat begitu mencolok. Publik marah pada Bahlil soal janji listrik, pada Zulhas, pada Raja Juli. Marah juga pada Kepala BNPB yang dianggap sebagai kepanjangan tangan mantan presiden. Sementara Kementerian Sosial, ujung tombak penanganan korban, kerjanya tak kelihatan. Kontras banget dengan respons bencana sebelumnya.

Orang-orang dekat presiden dari kalangan TNI, seperti Seskab Teddy dan KSAD Maruli, malah beberapa kali blunder di depan pers. Mereka merasa pemerintah sudah maksimal, tapi masih terus dikritik. Mereka bahkan dibanding-bandingkan dengan influencer yang langsung turun ke lokasi dan lebih dipercaya warga. Sungguh ironis.

Ekonomi pun tidak berjalan mulus. Penerimaan pajak turun, defisit APBN melebar hampir ke 3%. Kebijakan menteri keuangan yang baru belum terasa dampaknya. Kurs dolar hari ini nyentuh Rp 17 ribu. Sektor manufaktur lesu. Kenaikan harga bahan baku impor dan pangan tinggal menunggu waktu. Ketidakpastian ekonomi global hanya memperkeruh suasana.

Di tengah semua ini, presiden justru kerap melawat ke luar negeri. Saat yang sama, di dalam negeri, dua bupati dari partainya sendiri, Gerindra Walikota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo dicokok KPK.