Bhutan: Ketika Sebuah Negara Memilih Jalan Kebahagiaan, Bukan Kecepatan

Menepi dari Jalan Tol Kemajuan

Dalam bayangan kita tentang pembangunan, seringkali ada satu jalan raya besar. Jalannya mulus, lajunya kencang. Semua negara seolah didorong untuk masuk, memacu kendaraan mereka mengejar angka-angka seperti PDB dan pertumbuhan ekonomi. Itu dianggap satu-satunya rute menuju kesejahteraan. Tapi, seperti jalan tol mana pun, ada harga yang harus dibayar. Hutan, sungai, budaya banyak yang tersingkir demi kecepatan. Lalu, untuk apa semua ini?

Di sinilah Bhutan muncul dengan pilihan yang tak biasa. Kerajaan kecil di Himalaya ini memutuskan untuk menepi. Bukan karena tak mampu, melainkan karena mereka mempertanyakan arah tujuannya sendiri. Sementara dunia berlomba, Bhutan justru melambat dan bertanya: apa gunanya kemajuan jika kita kehilangan kebahagiaan, merusak alam, dan gelisah di dalam hati?

Orang sering menyebut Bhutan sebagai "Shangri-La Terakhir", merujuk pada negeri damai dalam novel James Hilton. Julukan itu memang romantis. Namun, lebih dari sekadar mitos, Bhutan adalah sebuah pernyataan politik. Sebuah eksperimen hidup yang dengan sadar menantang asumsi modern tentang apa itu kemajuan.

Lebih Dari Sekadar Angka: Gross National Happiness

Pilihan Bhutan punya akar yang dalam. Ini tentang cara memandang dunia, di mana manusia, alam, dan makna hidup adalah satu kesatuan. Kritik terhadap modernitas sering menyebut krisis ekologi sebagai krisis spiritual saat kita memutus hubungan dengan alam yang sakral. Nah, kerangka berpikir semacam inilah yang mewarnai langkah politik Bhutan.

Maka lahirlah konsep Gross National Happiness atau Kebahagiaan Nasional Bruto. Istilah ini sengaja dipakai untuk mengimbangi Produk Domestik Bruto. Intinya sederhana: tujuan negara bukan cuma memperkaya materi, tapi menumbuhkan kualitas hidup yang utuh.

Jadi, kebahagiaan di sini bukan soal seberapa banyak yang kamu miliki. Ini soal hidup yang bermakna. Apakah kamu sehat jiwa? Apakah hubungan sosialmu adil? Apakah lingkungan terjaga? Budaya lestari? Pemerintahan beretika? GNH mengukur semua itu melalui sembilan domain kehidupan. Dalam logika ini, pembangunan yang merusak alam adalah kegagalan, berapapun tinggi pertumbuhan ekonominya.

Dari kacamata poskolonial, ini bisa dilihat sebagai upaya mendekolonisasi makna "hidup yang baik". Melepaskan diri dari satu definisi tunggal kemajuan yang diwariskan Barat.

Konstitusi, Keyakinan, dan Etika Menjaga

Yang membuat Bhutan istimewa adalah keberaniannya melembagakan nilai-nilai itu. Konstitusi mereka tahun 2008 dengan tegas mewajibkan minimal 60% wilayah negara tetap berupa hutan untuk selamanya. Bunyi pasalnya seperti ini: