Bhutan: Ketika Sebuah Negara Memilih Jalan Kebahagiaan, Bukan Kecepatan

Jadi, ini bukan sekadar kebijakan. Ini amanat konstitusional lintas generasi. Di tengah krisis iklim, pilihan ini sangat kuat: alam bukan komoditas, tapi bagian dari tatanan moral.

Landasan etisnya berakar pada Buddhisme Vajrayana. Ajaran ini melihat penderitaan bersumber dari kemelekatan pada materi. Kebahagiaan sejati datang dari keseimbangan batin dan harmoni dengan segala makhluk. Nilai ini terasa dalam gaya hidup masyarakatnya yang relatif sederhana. Mereka bahkan termasuk yang terakhir mengadopsi televisi nasional, bukan karena tertinggal, tapi karena kehati-hatian terhadap gempuran budaya global.

Peran institusi kerajaan juga krusial. Raja, atau Druk Gyalpo (Raja Naga Petir), legitimasinya terkait dengan tugas merawat keseimbangan kosmik. Dalam banyak keputusan strategis, monarki sering menjadi penyeimbang yang mencegah eksploitasi alam berlebihan demi keuntungan jangka pendek.

Belajar dari Bali: Pariwisata yang Tak Terkendali

Komitmen ini teruji dalam sektor pariwisata. Bhutan punya daya pikat luar biasa: alam, spiritualitas, budaya. Tapi alih-alih membabi buta, mereka memilih kebijakan "nilai tinggi, dampak rendah". Tarif hariannya tinggi, aksesnya diatur ketat. Tujuannya jelas: hindari overtourism yang merusak lingkungan dan gegar budaya.

Ini kontras dengan situasi di Bali. Pulau Dewata itu jadi korban konsentrasi investasi pariwisata nasional yang berlebihan selama puluhan tahun. Dampaknya? Lingkungan rusak, budaya lokal terancam. Ironisnya, brand "Bali" bahkan lebih terkenal daripada "Indonesia" di mata dunia. Banyak orang tahu Bali, tapi tak tahu itu bagian dari Indonesia.

Dari sini, pelajarannya jelas. Bhutan menunjukkan kita bisa proaktif. Mereka membatasi sejak awal, memilih kualitas di atas kuantitas, keberlanjutan di atas keuntungan instan. Pendekatan bijak semacam ini patut jadi pertimbangan untuk mengelola pariwisata ke depan, tak hanya di Indonesia.

Renungan Akhir: Bukan Model Sempurna, Tapi Cermin yang Jernih

Bhutan tentu bukan surga tanpa cela. Pilihan mereka menahan laju industrialisasi berimbas pada pertumbuhan ekonomi yang tak secepat tetangganya. Tapi yang mereka dapatkan sungguh berharga: lingkungan yang relatif bersih, ruang hidup terjaga, dan masyarakat yang masih terhubung dengan makna hidupnya.

Bagi Indonesia, khususnya dalam kerangka teologi Islam, kisah Bhutan mengingatkan pada konsep khalifah fil ardh manusia sebagai penjaga, bukan penguasa absolut atas alam. Prinsip amanah dan mizan ini sering kalah oleh ambisi pertumbuhan. Bhutan membuktikan, negara bisa menahan diri tanpa kehilangan martabat.

Pada akhirnya, mereka mengajarkan satu hal: kemajuan tidak selalu identik dengan kecepatan. Di dunia yang terobsesi angka, kadang kita perlu menepi sejenak. Menimbang ulang arah, memastikan bahwa keadilan sosial, keseimbangan ekologi, dan kedalaman makna hidup tidak tertinggal di belakang.