BPI Danantara Lakukan Governance Reset untuk Perkuat Fundamental BUMN

Jakarta, 5 Maret 2026 – Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara punya rencana besar. Mereka akan melakukan apa yang disebut sebagai Governance Reset untuk menguatkan fundamental BUMN. Langkah ini, kalau ditanya ke para ahli, dinilai sebagai sesuatu yang perlu dan tepat waktu.

Guru Besar FEB Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, melihat langkah ini dengan optimisme. Menurutnya, ini cara yang bagus untuk membenahi struktur pengelolaan perusahaan milik negara. “Harapannya jelas,” ujarnya, “agar BUMN bisa lebih efisien dan produktif untuk jangka panjang.”

Namun begitu, Syafruddin mengingatkan bahwa reset tata kelola ini punya dua sisi. Di satu sisi, ini adalah koreksi atas masalah-masalah lama yang sudah mengakar. Di sisi lain, ini adalah upaya reposisi strategis untuk masa depan.

“Pemerintah ingin mengubah BUMN dari sekadar pelaksana kebijakan menjadi pencipta nilai ekonomi yang mampu mendorong industrialisasi, hilirisasi, dan investasi jangka panjang,” tegas Syafruddin.

Masalahnya, selama puluhan tahun, banyak BUMN terjebak dalam persoalan klasik. Intervensi kebijakan yang terlalu dalam, disiplin investasi yang lemah, plus hubungan yang kerap kabur antara negara sebagai pemilik dan sekaligus pembuat aturan. Kondisi semacam ini, kata Syafruddin, berisiko menurunkan efisiensi dan menciptakan beban fiskal tersembunyi. Di sinilah reset tata kelola diharapkan bisa berperan, dengan memperkuat profesionalisme manajemen dan memisahkan mandat bisnis dari mandat kebijakan.

Di balik harapan, tantangannya tidak kecil. Syafruddin menyoroti keragaman sektor yang dinaungi BUMN. Dari energi, perbankan, infrastruktur, sampai transportasi – semuanya punya karakter dan risiko sendiri-sendiri.

“Konsolidasi tata kelola berarti menciptakan kerangka pengawasan yang mampu menjangkau seluruh perbedaan tersebut tanpa menghambat fleksibilitas operasional masing-masing perusahaan,” ujarnya.

Belum lagi soal menyelaraskan standar manajemen risiko dan laporan keuangan. Tanpa desain kelembagaan yang kuat, upaya konsolidasi malah berpotensi memicu konflik atau strategi yang tidak selaras antarperusahaan.

Lalu, apa solusinya? Syafruddin menyarankan Danantara untuk membangun sistem portofolio yang jelas. Fungsi investasi harus dipisah dari operasional, sementara indikator kinerja harus transparan dan terukur. Pada akhirnya, kata dia, keberhasilan langkah ambisius ini bergantung pada kapasitas institusi dan konsistensi dalam menjalankan tata kelola yang baik. Tidak mudah, tapi harus dicoba.