MURIANETWORK.COM – Alarm peringatan itu dibunyikan Titi Anggraini, dosen UI. Dalam sebuah diskusi ILT, Jumat (16/1), ia mengingatkan publik tentang satu ciri rezim otoriter: membatasi jabatan publik yang bisa dipilih langsung oleh rakyat. Ia merujuk pada penelitian Andreas Schedler tahun 2002 soal 'menu manipulasi' yang kerap dipraktikkan penguasa otoriter.
"Schedler menulis tentang 'menu of manipulation' pemimpin otoriter. Salah satu cirinya adalah melimitasi jabatan publik yang bisa dipilih rakyat," ungkap Titi.
Ia lantas melanjutkan, "Ini yang mengkhawatirkan ketika publik makin dijauhkan dengan narasi bahwa masyarakat tidak mampu men-deliver hak politiknya secara langsung."
Menurutnya, Schedler merinci sembilan ciri dalam menu manipulasi itu. Di antaranya, pemilu cuma jadi alat legitimasi, bukan akuntabilitas. Lalu, ada pembatasan kekuasaan pejabat terpilih, rekayasa arena kompetisi, dan upaya sistematis memecah-belah oposisi. Tak ketinggalan, penekanan kebebasan sipil yang selektif, pengendalian informasi lewat media, serta politik uang yang merusak hak pilih masyarakat meski secara formal masih diakui.
"Semoga kita tidak jadi bagian dari itu," tegas Titi. "Alarm sudah bunyi dengan narasi-narasi yang melimitasi akses publik pada jabatan yang bisa dipilih rakyat."
Artikel Terkait
Misteri Pria Tewas Bersimbah Darah di Surabaya, Identitas dan CCTV Mati
Andrianto Bongkar Pola Aktivis Bodrex Eggi Sudjana
DPR Hentikan Pembahasan RUU Pilkada, Fokus ke Revisi UU Pemilu
Banjir Pekalongan Lumpuhkan 82 Perjalanan Kereta, Lokomotif Khusus Dikerahkan