Prabowo Bentuk Dewan Pertahanan Nasional, Antisipasi Ancaman Era Baru

Dewan Pertahanan Nasional: Cara Prabowo Membaca Ancaman Negara Secara Modern

Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menuai tanggapan. Bukan sekadar lembaga baru, menurut sejumlah pengamat, langkah ini justru strategis. Tujuannya jelas: membaca ancaman terhadap negara dengan cara yang lebih modern dan komprehensif.

Amir Hamzah, seorang pengamat intelijen dan geopolitik, melihat ada pesan kuat di balik penunjukan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Ketua Harian. Menurutnya, pilihan itu menunjukkan kepercayaan penuh Prabowo pada figur yang paham betul seluk-beluk pertahanan, jauh melampaui sekadar urusan militer.

“DPN ini bukan sekadar lembaga simbolik. Ini think tank strategis negara. Prabowo melihat ancaman tidak lagi tunggal, tidak hanya senjata dan pasukan,” ujar Amir Hamzah, Senin (19/1/2026).

Ia menjelaskan, dewan ini dirancang sebagai ruang pemikiran yang luas. Spektrum bahasannya akan mencakup banyak hal, mulai dari ancaman ideologi, politik, ekonomi, sampai budaya. Tak lupa, soal teknologi dan modernisasi alutsista juga akan masuk dalam radar mereka.

Amir menekankan satu hal. Dalam peta geopolitik global sekarang, serangan terhadap sebuah negara jarang lagi berupa invasi terbuka.

“Perang hari ini bisa lewat ideologi, tekanan ekonomi, perang dagang, infiltrasi budaya, serangan siber, hingga manipulasi informasi. Semua itu harus dibaca dalam satu peta besar,” jelasnya.

Nah, di sinilah peran DPN dinilai krusial. Lembaga ini diharapkan bisa menyusun blueprint besar pertahanan nasional. Sebuah cetak biru yang bersifat antisipatif, bukan cuma reaktif, terhadap segala perubahan yang terjadi di dunia.

Memang, situasi global saat ini cukup kompleks. Ekspansi pengaruh China di kawasan Indo-Pasifik, konflik kepentingan antar negara adidaya, hingga tekanan politik dan ekonomi yang kerap digunakan Amerika Serikat semua ini akan menjadi bahan kajian utama DPN.

“Dunia sedang bergerak ke arah kompetisi kekuatan besar. Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton. DPN hadir untuk memastikan negara punya sikap, peta ancaman, dan arah kebijakan yang jelas,” tegas Amir.

Kembali soal Sjafrie, penunjukannya dinilai mencerminkan konsistensi Prabowo. Sang presiden rupanya ingin membangun sistem pertahanan yang berbasis pada pengalaman lapangan dan pemahaman geopolitik yang matang.

“Sjafrie bukan orang baru dalam dunia pertahanan dan intelijen. Ia memahami kerja negara dari dalam. Itu penting agar DPN tidak sekadar akademis, tapi juga operasional secara strategis,” kata Amir.

Lantas, apa harapan ke depannya? DPN diidealkan menjadi pusat perumusan kebijakan strategis jangka panjang. Cakupannya luas: pemetaan ancaman multidimensi, sinkronisasi kebijakan lintas kementerian, arah modernisasi alat pertahanan, hingga membangun ketahanan nasional di tengah tekanan global yang makin keras.

Singkatnya, seperti disimpulkan Amir, ini adalah cara Prabowo mempersiapkan Indonesia menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian.