Publik ramai memperbincangkan penunjukan Sabrang Mowo Damar Panuluh, yang lebih akrab disapa Noe Letto, sebagai Tenaga Ahli Madya di Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Sorotan ini bukan cuma soal latar belakangnya di dunia musik. Lebih dari itu, posisi strategis ini muncul di tengah citra keluarga besarnya, Cak Nun (Emha Ainun Nadjib), yang selama puluhan tahun dikenal garang mengkritik kekuasaan. Forum Kenduri Cinta dan berbagai diskusi budaya jadi panggungnya.
Di sisi lain, Noe Letto sendiri bukan sosok biasa. Di balik panggung, ia adalah seorang intelektual. Pendidikannya cukup mentereng: ia menempuh studi sains di University of Alberta, Kanada, dengan mengambil dua jurusan sekaligus, matematika dan fisika. Belum cukup, ia juga merampungkan gelar Sarjana Hukum setelah kembali ke Indonesia. Modal akademik inilah yang kerap dijadikan dasar untuk membenarkan penunjukannya.
Tapi, bagi banyak pengamat, bau politik tercium kuat di sini. Mereka yang kritis melihat pola lama: jabatan negara sering jadi alat domestikasi. Sebuah cara yang halus untuk meredam suara-suara perlawanan tanpa konfrontasi terbuka. Apalagi, Cak Nun dan lingkaran Kenduri Cinta memang tak pernah sungkan melontarkan kritik tajam terhadap rezim, menyentuh isu keadilan sosial hingga arah pemerintahan.
Pertanyaan besarnya sederhana namun menusuk: ini murni soal profesionalisme, atau bagian dari taktik "merangkul agar sunyi"? Sejarah politik kita sudah sering mempertontonkan hal serupa. Intelektual dan budayawan yang vokal kerap diberi tempat di dalam sistem. Tujuannya? Agar kritik yang tadinya menggema di ruang publik berubah menjadi sekadar diskusi internal yang tertutup.
Pemerintah tentu punya penjelasan sendiri.
Mereka menegaskan penunjukan ini murni berdasar kompetensi. Latar belakang keluarga atau popularitas bukan pertimbangan. Noe Letto disebut akan memberikan masukan strategis terkait geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi.
Meski begitu, yang ditunggu publik adalah bukti. Akankah suara kritis dari lingkaran Kenduri Cinta tetap lantang seperti dulu? Atau justru perlahan meredup, tersapu oleh etika birokrasi dan tuntutan loyalitas dalam institusi?
Nah, di sinilah ujian sebenarnya dimulai. Sebuah jabatan bisa memperkuat kontribusi, tak bisa dipungkiri. Namun, ia juga berpotensi menjadi senyap yang harganya sangat mahal.
Artikel Terkait
Handphone di Saku Mayat Pria di Kebun Jagung Jombang Jadi Petunjuk Utama
Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp3 Miliar dari Eks Wamenaker Noel di Sidang
Polisi Gagalkan Penjualan Ilegal 200 Tabung Elpiji Bersubsidi di Blora
Baleg DPR Gelar Rapat Final RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga