Dari Puisi Rendra ke Lawakan Pandji: Kritik Sosial yang Tak Pernah Mati

Peristiwa ini adalah bagian dari penekanan sistematis terhadap kebebasan kampus. Tak cuma mahasiswa, pers juga kena getahnya. Tujuh harian besar diberedel. Tentara menduduki ITB, buku-buku dilarang. Suasana mencekam.

Namun begitu, perlawanan tak benar-benar padam. Semangat itu bertahan, bergulir dari generasi ke generasi, hingga akhirnya meledak lagi di akhir 90an dan melahirkan Orde Reformasi. Demokrasi mulai mencoba bernapas.

Lalu, bagaimana dengan sekarang? Ternyata, semangat kritis itu tak hanya hidup di puisi atau mimbar mahasiswa. Belakangan, ia muncul di panggung yang tak terduga: stand-up comedy.

Baru-baru ini, sebuah lakon satire komedian menjadi viral. Judulnya “Mens Rea”, dibawakan oleh Pandji Pragiwaksono. Ini adalah tur lawakan tunggalnya yang kesepuluh, digelar di sebelas kota sepanjang 2025. Pertunjukan pamungkasnya di Arena Indonesia, Jakarta, direkam dan diedarkan secara global lewat Netflix pada 27 Desember 2025.

Di tengah badai politik awal 2026, spesial Netflix ini tiba-tiba jadi sorotan. Pandji dengan blak-blakan menyebut Prabowo Subianto sebagai “penculik aktivis” di era 1998. Roasting-nya keras, tanpa tedeng aling-aling.

Efeknya langsung terasa. Acara itu viral. Jutaan penonton, ribuan klip menyebar di Instagram dan TikTok. Banyak yang memujinya sebagai “komedi cerdas tanpa sensor”. Tapi di sisi lain, muncul kritik. Banyak yang merasa ini bukan sekadar lawakan, tapi lebih seperti rekayasa opini. Timing-nya dianggap terlalu pas, tayang persis ketika kritik terhadap pemerintah sedang memuncak. Narasi “Prabowo represif” pun dikemas ulang dengan kemasan humor hiperbolik, dan diserap mentah-mentah oleh generasi muda yang mungkin tak terlalu akrab dengan detail sejarahnya.

Paradoksnya menarik. Di satu sisi, ini menunjukkan kebebasan masih ada. Coba bayangkan, seorang komedian bisa dengan leluasa meledek presiden dan wakil presiden dalam hal ini Gibran Rakabuming Raka juga tak luput dari olokan Pandji yang menyebutnya “planga-plongo” lalu tayangannya beredar global tanpa dilarang. Pemerintah diam saja. Itu sesuatu yang mustahil terjadi di era 1978.

Tapi di sisi lain, humor ternyata bisa jadi senjata politik yang ampuh. Sebuah soft coup lewat gelak tawa. Ia memanipulasi opini tanpa tembakan, tapi efektif menggerus legitimasi.

Jadi, di manakah kita sekarang? Dari perjalanan panjang gerakan mahasiswa yang terinspirasi penyair, sampai kritik tajam yang disampaikan lewat lawakan komedian, akankah lahir lagi sebuah gerakan pembaharuan?

Mungkin jawabannya ada pada kita. Gunakan kebebasan yang ada untuk mengkritik, untuk menertawakan, untuk berpikir. Tetaplah kritis di tengah segala propaganda. Seperti sebuah catatan yang ditulis Malika Dwi Ana di awal 2025, kita harus terus awas. Karena jebakan selalu mengintai, bahkan di balik tawa sekalipun.

Semoga demokrasi kita masih punya nafas yang panjang.