Kekayaan Alam Melimpah, Indonesia Justru Peringkat 4 Penduduk Miskin Terbanyak Versi Bank Dunia

 

Dalam laporan yang dirilis pekan ini, Bank Dunia mencatat bahwa 60,3 persen atau sekitar 171,8 juta penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan internasional sebesar 6,85 dolar AS per hari (dalam paritas daya beli/PPP 2017). 

 

Setelah dilakukan pembaruan standar menjadi PPP 2021 dengan garis kemiskinan sebesar 8,3 dolar AS per hari, angka tersebut melonjak menjadi 193,5 juta penduduk atau setara 68,3 persen dari total populasi Indonesia.

Posisi Indonesia hanya lebih baik dari tiga negara lainnya: Afrika Selatan (63,4%), Namibia (62,5%), dan Botswana (61,9%). 

 

Sementara itu, tingkat kemiskinan Indonesia tercatat lebih buruk dibandingkan sejumlah negara lain seperti Guatemala dengan angka 57,3 persen.

 

Kemudoan Armenia (51%), Fiji (50,1%), bahkan Vietnam (17,9%) yang masih dikategorikan sebagai negara berpendapatan menengah bawah.

Data ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia masih belum mencapai standar hidup layak menurut ukuran internasional. 

 

Hal ini menimbulkan keprihatinan serius di tengah klaim Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

 

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menilai kondisi ini sebagai ironi yang memprihatinkan. 

 

"Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa, namun kenyataannya mayoritas rakyatnya hidup dalam kemiskinan," ujarnya.

 

Menurut Budiawan, tingginya angka kemiskinan ini menunjukkan kegagalan pemerintah dalam menjalankan amanat konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. 

 

Ia juga menyebut bahwa situasi ini mengarah pada kegagalan negara jika tidak ada perubahan besar dan menyeluruh.

Bank Dunia secara berkala menyesuaikan garis kemiskinan internasional untuk merefleksikan kondisi ekonomi global yang aktual. 

 

Pada 2022, Bank Dunia telah menaikkan garis kemiskinan dari 5,5 dolar AS (PPP 2011) menjadi 6,85 dolar AS (PPP 2017). 

 

Kini, angka tersebut kembali naik menjadi 8,3 dolar AS (PPP 2021), meningkatkan jumlah penduduk miskin di banyak negara, termasuk Indonesia.

 

Kenaikan garis kemiskinan ini memperlihatkan tantangan yang semakin besar bagi negara-negara berkembang dalam mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan.

 

Budiawan menegaskan bahwa untuk keluar dari jurang kemiskinan, Indonesia membutuhkan reformasi struktural yang menyeluruh, termasuk langkah konkret dalam memberantas korupsi.

 

“Selama elite politik dan pejabat publik masih terjerat korupsi, upaya pengentasan kemiskinan hanya akan menjadi slogan kosong,” tegasnya.

 

Perlu dicatat bahwa angka kemiskinan yang dirilis Bank Dunia menggunakan standar internasional yang jauh lebih tinggi dibanding garis kemiskinan nasional yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS). 

 

BPS mencatat bahwa tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2024 berada di angka 9,4 persen.

 

Perbedaan ini mencerminkan jurang antara standar kesejahteraan minimum global dengan realitas pengukuran nasional yang lebih rendah.***

Sumber: harianterbit