Penyair, Gerakan Mahasiswa, Pers & Sang Komedian

Oleh Jimmy H Siahaan

WS Rendra, Si Burung Merak itu, pernah membacakan sebuah puisi di hadapan para mahasiswa. Waktu itu tanggal 1 Desember 1977, lokasinya di Salemba, Kampus Universitas Indonesia. Judulnya “Sajak Pertemuan Mahasiswa”.

Dengan lantang, ia melontarkan pertanyaan yang menusuk: Kita ini dididik untuk memihak yang mana?

Ilmu-ilmu yang diajarkan di sini akan menjadi alat pembebasan, ataukah alat penindasan?

Di bawah matahari ini kita bertanya. Ada yang habis, ada yang mengikis. Dan maksud baik kita berdiri di pihak yang mana!

Begitulah Rendra. Puisi-puisinya tak cuma indah, tapi penuh gugatan. “Kenapa maksud baik tidak selalu berguna?” atau “Maksud baik untuk siapa?” tanyanya lagi. Ia seolah mengajak setiap pendengarnya, terutama anak-anak muda, untuk merenung ulang. Tentang perjuangan, keadilan, dan makna kebaikan yang sering kali tak sederhana. Puisi itu menggambarkan betapa rumitnya realitas sosial yang harus dihadapi, sekaligus menjadi cambuk untuk terus bertanya dan bertindak.

Tak hanya itu, ada juga “Sajak Anak Muda”. Di sana Rendra menulis dengan getir: Kita adalah angkatan gagap yang diperanakkan oleh angkatan takabur. Ia merasa generasinya kurang dididik soal keadilan. Politik pun jadi hal yang tabu.

Konteksnya jelas: tahun 1978 adalah puncak represifnya Orde Baru. Rendra tak gentar mengkritik ketidakadilan dan kemiskinan lewat kata-kata. Sebut saja “Sebatang Lisong” yang ditulisnya di Bandung tahun itu. Puisi tentang “delapan juta kanak-kanak tanpa pendidikan” itu menggema kuat, terutama di Yogyakarta.

Nah, dari puisi-puisi seperti inilah, menurut sejumlah saksi, lahir semangat baru. Gerakan mahasiswa 1977/1978 mulai menemukan bentuknya. Sebenarnya, gelagatnya sudah ada sejak 1973, lewat pentas drama “Mastodon Burung Kondor” di Unpad yang luar biasa. Tapi pertemuan-pertemuan mahasiswa di akhir 1977 hingga awal 1978 benar-benar jadi bagian dari gerakan politik besar. Mereka menentang Orde Baru, menuntut reformasi, dan mendesak berakhirnya kekuasaan Soeharto.

Puncak represinya terjadi pada 20 Januari 1978.

Rencana aksi besar mahasiswa ternyata bocor ke aparat. Hasilnya? Penangkapan besar-besaran. Para pimpinan dan aktivis diciduk sebelum aksi mereka terlaksana. Di Jakarta, banyak yang ditahan di “Kampus Kuning”, sebuah kompleks militer di Bekasi. Kampus-kampus di Bandung, Jogja, Surabaya, dan Medan pun diduduki. Keesokan harinya, 21 Januari 1978, pemerintah secara resmi membekukan Dewan Mahasiswa. Era organisasi mahasiswa yang otonom pun berakhir.

Peristiwa ini adalah bagian dari penekanan sistematis terhadap kebebasan kampus. Tak cuma mahasiswa, pers juga kena getahnya. Tujuh harian besar diberedel. Tentara menduduki ITB, buku-buku dilarang. Suasana mencekam.

Namun begitu, perlawanan tak benar-benar padam. Semangat itu bertahan, bergulir dari generasi ke generasi, hingga akhirnya meledak lagi di akhir 90an dan melahirkan Orde Reformasi. Demokrasi mulai mencoba bernapas.

Lalu, bagaimana dengan sekarang? Ternyata, semangat kritis itu tak hanya hidup di puisi atau mimbar mahasiswa. Belakangan, ia muncul di panggung yang tak terduga: stand-up comedy.

Baru-baru ini, sebuah lakon satire komedian menjadi viral. Judulnya “Mens Rea”, dibawakan oleh Pandji Pragiwaksono. Ini adalah tur lawakan tunggalnya yang kesepuluh, digelar di sebelas kota sepanjang 2025. Pertunjukan pamungkasnya di Arena Indonesia, Jakarta, direkam dan diedarkan secara global lewat Netflix pada 27 Desember 2025.

Di tengah badai politik awal 2026, spesial Netflix ini tiba-tiba jadi sorotan. Pandji dengan blak-blakan menyebut Prabowo Subianto sebagai “penculik aktivis” di era 1998. Roasting-nya keras, tanpa tedeng aling-aling.

Efeknya langsung terasa. Acara itu viral. Jutaan penonton, ribuan klip menyebar di Instagram dan TikTok. Banyak yang memujinya sebagai “komedi cerdas tanpa sensor”. Tapi di sisi lain, muncul kritik. Banyak yang merasa ini bukan sekadar lawakan, tapi lebih seperti rekayasa opini. Timing-nya dianggap terlalu pas, tayang persis ketika kritik terhadap pemerintah sedang memuncak. Narasi “Prabowo represif” pun dikemas ulang dengan kemasan humor hiperbolik, dan diserap mentah-mentah oleh generasi muda yang mungkin tak terlalu akrab dengan detail sejarahnya.

Paradoksnya menarik. Di satu sisi, ini menunjukkan kebebasan masih ada. Coba bayangkan, seorang komedian bisa dengan leluasa meledek presiden dan wakil presiden dalam hal ini Gibran Rakabuming Raka juga tak luput dari olokan Pandji yang menyebutnya “planga-plongo” lalu tayangannya beredar global tanpa dilarang. Pemerintah diam saja. Itu sesuatu yang mustahil terjadi di era 1978.

Tapi di sisi lain, humor ternyata bisa jadi senjata politik yang ampuh. Sebuah soft coup lewat gelak tawa. Ia memanipulasi opini tanpa tembakan, tapi efektif menggerus legitimasi.

Jadi, di manakah kita sekarang? Dari perjalanan panjang gerakan mahasiswa yang terinspirasi penyair, sampai kritik tajam yang disampaikan lewat lawakan komedian, akankah lahir lagi sebuah gerakan pembaharuan?

Mungkin jawabannya ada pada kita. Gunakan kebebasan yang ada untuk mengkritik, untuk menertawakan, untuk berpikir. Tetaplah kritis di tengah segala propaganda. Seperti sebuah catatan yang ditulis Malika Dwi Ana di awal 2025, kita harus terus awas. Karena jebakan selalu mengintai, bahkan di balik tawa sekalipun.

Semoga demokrasi kita masih punya nafas yang panjang.