Demokrasi di Ujung Tangan: Ketika Suara Rakyat Hanya Ditakar dari Beras dan Minyak

Demokrasi Indonesia Tanpa Partisipasi Substansi

Oleh: Nano Hendi Hartono
Wartawan Senior

Menjelang hari pencoblosan di sebuah kampung, seorang ibu hanya menggenggam kantong plastik. Isinya sederhana: beras, minyak, dan sedikit uang. "Yang penting nyoblos," ucapnya pelan. Visi? Masa depan anak? Keadilan ekonomi? Itu semua tak pernah ditanyakan padanya. Partisipasinya, bisa dibilang, sudah lunas terbayar.

Itulah gambaran yang kerap kita temui. Demokrasi kita ramai secara prosedural, tapi sunyi sekali secara substansial.

Idealnya, demokrasi kan tentang keterlibatan sadar. Bukan cuma datang ke TPS, tapi juga tentang pikiran, nurani, dan harapan yang ikut serta. Rakyat memilih karena keyakinan, bukan karena iming-iming yang menggoda.

Namun begitu, kenyataan di lapangan seringkali berbeda jauh. Partisipasi cenderung direduksi jadi sekadar angka. Tingkat kehadiran tinggi? Lalu demokrasi langsung dianggap sehat. Padahal, yang luput dari pembacaan adalah esensi dari partisipasi itu sendiri.

Memilih karena paham program, atau sekadar takut ketinggalan 'jatah'? Pertanyaan ini menggelayut.

Politik uang dan sembako sudah seperti budaya laten. Hadirnya rapi, sistematis, dan kerap dibungkus dalih kemiskinan. Elite politik sadar atau tidak seolah meninabobokan rakyat. Jalan pintas lebih dipilih. Lebih murah beli suara ketimbang bangun kesadaran. Lebih efektif bagi-bagi sembako daripada jelaskan visi untuk lima tahun ke depan.

Alhasil, rakyat tidak dilibatkan. Mereka justru diliburkan dari hak untuk berpikir. Suara mereka dicatat, tapi pikiran mereka diabaikan.

Bagi sebagian elite, demokrasi kini jadi arena tanpa risiko ideologis. Debat gagasan? Tak perlu. Tawarkan konsep keadilan? Bisa nanti. Cukup andalkan logistik dan jaringan, kekuasaan pun dalam genggaman.

Kondisi ini menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus. Elite tak merasa perlu mencerdaskan rakyat. Rakyat tak diberi ruang untuk kritis. Demokrasi pun jalan di tempat, sementara kesejahteraan tak kunjung jadi kenyataan.

Lalu saat rakyat kecewa, mereka yang disalahkan. Dibilang apatis, mudah dibeli, tidak rasional. Tapi siapa sebenarnya yang lebih dulu memiskinkan makna demokrasi?

Yang berbahaya, partisipasi semu ini malah jadi legitimasi. Pemerintah terpilih merasa sah karena 'dipilih rakyat'. Padahal, pilihan itu lahir dari relasi yang timpang antara perut yang lapar dan janji yang hanya sesaat.

Demokrasi model begini akhirnya melahirkan kepemimpinan yang miskin empati. Sebab dari awal, hubungannya dengan rakyat bukanlah relasi gagasan, melainkan transaksi belaka.