Demokrasi di Ujung Tangan: Ketika Suara Rakyat Hanya Ditakar dari Beras dan Minyak

Maka wajar, setelah berkuasa, aspirasi rakyat kembali ditepikan. Hubungan dianggap selesai saat amplop terakhir dibagikan.

Seorang buruh harian di kawasan industri pernah berucap, "Kami tahu semua janji itu bohong. Tapi kalau hari ini kami tak ambil, besok juga tak dapat apa-apa."

Kalimat itu keras, menusuk. Rakyat sebenarnya bukan tidak tahu. Mereka hanya tidak punya pilihan lain. Demokrasi yang mestinya membebaskan, justru memaksa mereka berkompromi dengan kebutuhan paling dasar untuk bertahan hidup.

Ini bukan soal moral rakyat yang bobrok. Ini lebih pada kegagalan negara dan elite politik menghadirkan keadilan sosial. Selama ketimpangan dibiarkan merajalela, politik uang akan selalu punya lahan subur untuk tumbuh.

Persoalannya, demokrasi kita tidak kekurangan aturan. Yang kurang adalah keteladanan dan keberanian. Untuk mengembalikan partisipasi yang substansial, beberapa hal mendesak diperlukan.

Pertama, pendidikan politik yang berkelanjutan, bukan cuma saat musim pemilu saja.

Kedua, penegakan hukum yang tegas dan tanpa tebang pilih terhadap praktik politik uang.

Ketiga, elite politik yang berani kalah demi prinsip, bukan menang dengan segala cara.

Dan keempat, peran media yang kritis dan independen, bukan sekadar jadi corong kekuasaan.

Lebih dari sekadar daftar usulan, yang dibutuhkan adalah kesadaran kolektif. Bahwa demokrasi bukan tujuan akhir. Ia hanyalah alat alat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama.

Tanpa partisipasi yang bermakna, demokrasi hanya jadi ritual lima tahunan. Tampak hidup, tapi sejatinya rapuh. Jika dibiarkan, kita akan terus memproduksi pemimpin tanpa visi dan rakyat yang hidup tanpa harapan.

Mungkin sudah waktunya kita bertanya dengan jujur: Apakah demokrasi kita sedang tumbuh, atau justru sengaja ditidurkan?

Demokrasi yang layak diperjuangkan adalah demokrasi yang memuliakan rakyat bukan hanya suaranya, tetapi juga pikirannya.