AHY Paparkan Tiga Pilar Utama Pemulihan Pascabencana Sumatera

Di ruang rapat Kementerian Dalam Negeri, Kamis lalu, suasana terasa serius. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, memaparkan langkah-langkah pemulihan pascabencana di Sumatera. Ia menegaskan dukungan penuhnya pada Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi bentukan Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya jelas: membangun Sumatera yang lebih tangguh.

Menurut AHY, ada tiga tugas pokok yang menjadi fokus kementeriannya. Tugas pertama, dan ini disebutnya sebagai fondasi, adalah urusan lahan dan tata ruang.

"Pertama, terkait dengan urusan lahan dan tata ruang. Saya rasa bagian utama dari membangun lebih baik ini sangat bergantung pada tata ruang wilayah yang benar-benar sesuai dengan peruntukannya," kata AHY.

Ia menekankan perlunya evaluasi berani terhadap tata ruang agar berbasis mitigasi bencana. Rehabilitasi hulu daerah aliran sungai jadi prioritas. Selain itu, proses relokasi rumah yang tak lagi layak huni di lokasi semula harus didukung pendataan dan verifikasi status lahan yang jelas clean and clear untuk hunian tetap.

Tak lupa, ia mendorong normalisasi pelayanan pertanahan yang lebih proaktif.

"Para petugas BPN tentunya bisa melakukan upaya ini, datang ke warga, para pengungsi agar prosesnya lebih cepat," ujarnya.

Rapat penting itu sendiri dipimpin langsung oleh Mendagri Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Kepala Satgas. Tampak hadir sejumlah menteri koordinator lain seperti Pratikno dan Muhaimin Iskandar, plus Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo. Beberapa gubernur daerah terdampak Muzakir Manaf (Aceh), Bobby Nasution (Sumut), dan Mahyeldi (Sumbar) juga hadir menyimak.

Poin kedua yang dibahas adalah infrastruktur. Di tahap rehabilitasi dan rekonstruksi ini, pembenahan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan jadi pekerjaan utama. AHY mengaku sudah melaporkannya kepada Presiden.

"Kita harus selaraskan data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," tegasnya.

Namun begitu, ia mengakui kendala di lapangan seringkali rumit. Meski begitu, semua pihak harus berangkat dari data yang sama, atau setidaknya serupa, agar prioritas pembangunan tepat sasaran.

Lalu, yang ketiga adalah persoalan perumahan dan permukiman. Data jumlah rumah rusak mulai dari ringan, sedang, berat, hingga yang hilang terus diperbarui. AHY menyebutkan angka terkini yang cukup mencengangkan.

"Total rumah terdampak sampai dengan 14 Januari 2026 adalah 238.783 unit. Terbanyak memang di Aceh, 208.693 unit, diikuti Sumatera Utara 24.294 unit, dan Sumatera Barat sebanyak 5.796 unit," paparnya rinci.

Dari data itu, estimasi biaya perbaikan dan pembangunan rumah warga mencapai Rp 8,2 triliun. Angka yang jauh lebih besar dialokasikan untuk infrastruktur dasar, yaitu sekitar Rp 51,8 triliun berdasarkan laporan Menteri PU.

Menyadari besarnya tantangan, AHY menekankan pentingnya pengawalan ketat. Kecepatan mobilisasi alat berat dan sinergi pusat-daerah mutlak diperlukan. Ia pun memberi saran khusus untuk memastikan program berjalan mulus.

"Kami menyarankan... agar benar-benar kita kawal melalui monitoring dan evaluasi secara berkala, baik yang reguler maupun insidental, di Jakarta maupun di lapangan," tutupnya.

Rapat pun berakhir dengan komitmen untuk segera bertindak. Pekerjaan besar telah menanti.