Rektor UTM Soroti Anomali Data Ekonomi di Hadapan Presiden

Catatan Kritis Rektor UTM di Istana: Ada Anomali di Balik Data Ekonomi

Di ruang pertemuan Istana Negara, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para rektor dan guru besar. Forum itu bertujuan mendengar langsung suara kampus. Salah satu yang hadir adalah Rektor Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta, Prof. Agus Suradika. Dan ia pulang dengan catatan yang cukup menggelitik.

Menurut Agus, pemerintah memang tak tutup-tutupi soal data. Angka pertumbuhan, kemiskinan, pengangguran, semuanya tersaji. Tapi di situlah masalahnya. Data-data itu justru memperlihatkan sesuatu yang janggal.

“Pertumbuhan ekonomi secara agregat cukup baik, tetapi pada saat yang sama angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin justru meningkat. Ini adalah anomali yang perlu dijawab bersama,”

Ujarnya kepada wartawan, Kamis lalu. Ada kesenjangan yang nyata antara statistik makro dan kondisi riil di lapangan. Namun begitu, ia tak menampik ada hal positif dari pertemuan itu.

Yang paling ia apresiasi adalah sikap Presiden yang mengajak akademisi terlibat. Bukan sekadar jadi penonton, tapi bagian dari solusi. “Ini sinyal kuat,” katanya, “bahwa pemerintah ingin membangun kebijakan bersama basis keilmuan.”

Nah, soal komitmen nyata, Prabowo juga menyebutkan rencana konkret. Anggaran riset nasional bakal dinaikkan, dari Rp8 triliun menjadi Rp12 triliun. Langkah ini dinilai Agus sangat krusial.

“Kenaikan anggaran riset ini sangat penting agar kampus mampu menghadirkan solusi berbasis sains dan teknologi untuk menjawab tantangan ekonomi, sosial, dan industri,”

tambahnya.

Di sisi lain, ada satu pendekatan lain yang menurutnya patut dicatat. Presiden disebutkannya semakin kukuh pada evidence-based policy. Kebijakan harus berdasar fakta, bukan kira-kira. Contoh nyatanya? Pencabutan izin pengelolaan lahan yang bermasalah, jutaan hektare luasnya.

“Berdasarkan informasi yang kami terima, pencabutan izin pengelolaan lahan tersebut sudah dilakukan dan akan berlanjut kembali pada April 2026. Ini menunjukkan keberanian pemerintah dalam menata ulang penguasaan sumber daya nasional,”

jelas Prof. Agus.

Baginya, kombinasi antara kebijakan berbasis data dan keberanian bertindak itulah kuncinya. Itu modal untuk menggerus ketimpangan dan mendongkrak kesejahteraan secara berkelanjutan.

Pertemuan di Istana itu mungkin baru awal. Tapi Agus tampak optimis. Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah dan menara gading, serta keputusan yang berpijak pada bukti, masalah pengangguran dan kemiskinan bisa diatasi lebih terarah. Begitulah harapannya.