Fahri Hamzah Bicara Shadow Power, Ini Tantangan Kedaulatan Finansial di Balik Layar

✍🏻 Erizeli Bandaro

Dalam sebuah podcast yang diunggah di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, Fahri Hamzah melontarkan pernyataan yang cukup menggelitik. Dia menyebut ada "shadow power" atau kekuatan bayangan yang memengaruhi kebijakan presiden. Fahri, yang kini menjabat Wakil Menteri Perumahan dan dikenal sebagai pendamping setia Prabowo Subianto sejak 2014, menegaskan bahwa keputusan akhir tetaplah di tangan presiden. Tapi, ya, pernyataan soal kekuatan di balik layar itu yang bikin orang berpikir ulang.

Kalau didengar sekilas, pernyataannya terdengar agak bertentangan. Bagaimana mungkin ada kekuatan lain, tapi presiden tetap yang memutuskan? Namun, dalam kacamata politik dan ekonomi politik, justru gambaran itulah yang paling nyata. Presiden tidak pernah bekerja sendirian di ruang kosong. Dia adalah pembuat keputusan formal yang bergerak di tengah medan kekuasaan yang dipenuhi berbagai aktor non-negara. Mulai dari lingkaran oligarki, elite birokrasi, sampai jaringan bisnis lama yang sudah mengakar puluhan tahun.

Konsep ini sebenarnya bukan hal baru. Susan Strange, misalnya, pernah bicara soal "power beyond the state". Intinya, kekuasaan struktural sering bekerja di luar institusi formal negara, tapi justru sangat menentukan pilihan kebijakan yang diambil.

Karena itu, membayangkan presiden sebagai penguasa tunggal yang sepenuhnya otonom adalah penyederhanaan yang agak naif. Demokrasi lewat pemilu tidak serta-merta menghapus relasi kuasa yang sudah mengendap lama dalam ekonomi politik suatu negara. Seperti yang diungkap Acemoglu dan Robinson, institusi politik yang inklusif bisa dengan mudah dibajak oleh institusi ekonomi yang ekstraktif jika distribusi kekuatan material tidak benar-benar berubah.

Nah, dalam konteks Indonesia pasca satu dekade pemerintahan sebelumnya, tekanan utama yang saya amati justru bukan dari luar negeri. Melainkan dari kekuatan status quo domestik kelompok yang sudah nyaman mengakses sumber daya, proyek, dan rente selama sepuluh tahun terakhir. Mereka punya kepentingan rasional untuk mempertahankan struktur yang ada.

Di sisi lain, kelompok seperti ini di tingkat global kerap memanfaatkan "external alignment". Mereka menjalin hubungan dengan Amerika Serikat, China, atau kekuatan lain, bukan sebagai bentuk loyalitas ideologis, tapi lebih sebagai alat tawar-menawar terhadap penguasa domestik. Literatur tentang jaringan elite transnasional menyebut relasi semacam ini lebih bersifat oportunistik.

Masalahnya makin runyam ketika negara mengalami keterbatasan sumber daya fiskal. Dalam situasi seperti itu, solusi kebijakan sering direduksi jadi satu hal: mencari uang. Presiden pun berada di posisi rentan. Tawaran yang "terlalu bagus untuk ditolak" kerap muncul janji pendanaan besar, investasi kilat, solusi instan tanpa struktur yang jelas dan waktu yang pasti. Dalam teori "time inconsistency" (Kydland & Prescott), inilah momen ketika pengambil kebijakan kehilangan aset paling berharga: waktu.

Membeli waktu yang dilakukan oleh aktor-aktor berkepentingan bukan cuma taktik ekonomi. Itu adalah strategi politik yang perlahan-lahan menggerogoti legitimasi dan kapasitas negara. Sejarah sudah membuktikan, kekuasaan yang terus-terusan menunda tanpa membangun fondasi struktural yang kokoh, akhirnya akan rapuh. Dan biaya kerapuhan itu selalu ditanggung rakyat kecil.

Pengalaman pribadi saya sekitar sepuluh tahun lalu di sebuah negara Afrika mungkin bisa jadi ilustrasi. Saat itu, saya diminta membantu seorang presiden yang sedang tertekan secara internasional. Saya tidak datang dengan proposal teknokratis yang berlembar-lembar. Cuma satu pertanyaan sederhana yang saya ajukan: "Apakah Anda ingin mengendalikan sumber daya negeri sendiri, tanpa dikendalikan kekuatan dari luar?"

Jawabannya jujur dan bisa ditebak. "Bagaimana caranya? Tekanan dari AS dan Eropa begitu kuat."

Di sinilah pentingnya membedakan antara negara dan aktor ekonomi. Negara dengan konstitusi mapan jarang bertindak represif secara langsung. Tekanan nyata justru sering datang dari korporasi transnasional dan jaringan bisnis global yang punya agenda hegemonik terhadap sumber daya alam.

Solusi yang saya tawarkan waktu itu bukan konfrontasi. Tapi rekayasa kelembagaan di sektor keuangan. Kendalikan sumber daya finansial dulu. Caranya? Bangun kerangka hukum yang memungkinkan sumber daya alam disekuritisasi secara berdaulat misalnya lewat undang-undang migas yang menjadikan konsesi dan cadangan sebagai jaminan yang sah. Sumber daya itu lalu bisa diterjemahkan ke dalam instrumen keuangan seperti obligasi yang terkait dengan sumber daya.

Instrumen semacam ini lalu ditenderkan secara kompetitif. Dengan syarat ketat: pemenang tender harus menjadi penyedia likuiditas sekaligus penanggung risiko atas obligasi tersebut. Model ini memaksa hadirnya investor kelas dunia yang legitimate, bukan spekulan cari rente. Mereka bawa modal dan teknologi, sementara negara dapat ruang fiskal yang nyata. Pendapatan dari pajak dan bagi hasil kemudian bisa dipakai untuk merestrukturisasi APBN dan memperkuat lembaga keuangan domestik.

Hasilnya? Negara itu sekarang tumbuh sehat, dengan pertumbuhan di atas 10% per tahun. Skemanya sejalan dengan praktik sovereign asset-backed financing yang banyak dibahas dalam literatur keuangan pembangunan. Intinya, mengurangi ketergantungan pada utang yang hanya berbasis kepercayaan semata.

Jadi, pada akhirnya, kedaulatan politik tidak akan pernah berdiri tanpa kedaulatan finansial. Selama negara masih bergantung pada janji dan pinjaman yang mengikat waktunya, "shadow power" akan selalu punya celah. Presiden mungkin tetap penentu keputusan akhir. Tapi tanpa kendali atas sumber daya keuangan, setiap keputusan yang lahir akan berada dalam kondisi yang tidak seimbang. Di situlah legitimasi benar-benar diuji bukan oleh niat baik, melainkan oleh struktur yang membentuknya.