Ketika Dana Pendidikan Dikorbankan Demi Sepiring Nasi Gratis

Bayangkan presiden duduk sendirian di sebuah ruangan. Lampunya terlalu terang. Di atas meja, sebuah ponsel tergeletak dengan layar yang terus menyala, memuntahkan deras komentar yang tak pernah benar-benar padam. Entah dia baca atau tidak, itu soal lain. Yang jelas, di luar ruangan itu, suara-suara terus berloncatan. Mirip jangkrik di malam hari: kecil, ramai, dan akhirnya cuma jadi latar yang diabaikan.

Nah, Program Makan Bergizi Gratis MBG adalah salah satu suara itu. Dibicarakan dengan segala macam nada. Ada yang marah, ada yang cemas, tapi tak sedikit pula yang masih berharap. Beberapa waktu lalu kita dengar kabar anak-anak keracunan. Lalu menu yang itu-itu lagi, seperti rekaman rusak yang diputar berulang. Tapi di balik semua itu, ada kegelisahan yang lebih dalam dan lebih sunyi. Yaitu soal dana pendidikan yang perlahan dipindahkan. Seolah-olah pendidikan cuma tabungan darurat yang bisa diambil kapan saja kita butuh.

Pendidikan di sini ibarat rumah tua di pinggir jalan. Catnya mengelupas, atapnya bocor di sana-sini. Tapi tetap dihuni, karena ya mau pindah ke mana? Sekarang, dari rumah tua itu, sebagian kayu penyangganya justru diambil. Buat apa? Untuk membangun dapur umum. Niatnya, tentu saja mulia: biar anak-anak gak lapar. Cuma, rumah itu jadi makin rapuh. Dan kita semua pura-pura tak mendengar bunyi kretek-kretekannya.

Presiden, dalam setiap pidatonya, tampak begitu yakin. Dia bahkan balik bertanya atau menggugat cara pikir mereka yang mengkritik MBG.

Katanya, program ini justru dinantikan.

Saya percaya itu. Di banyak desa, ibu-ibu memang menunggu dengan sabar. Seperti menunggu hujan pertama usai kemarau panjang. Mereka tidak paham soal anggaran, apalagi menghitung pos belanja negara. Yang mereka mau sederhana: anaknya bisa makan hari ini.

Tapi, tunggu. Menunggu bukan berarti setuju, kan? Seringkali harapan itu lahir justru dari keterbatasan, bukan dari pilihan yang bebas. Di sinilah kritik itu muncul, pelan tapi nyaring: kenapa makan hari ini harus dibayar dengan mengorbankan kesempatan berpikir untuk esok hari? Kenapa pendidikan selalu harus jadi pihak yang mengalah, seperti anak sulung yang diminta terus memahami keadaan?

Yang menarik, MBG tetap jalan. Meski cacatnya kelihatan. Mungkin karena ia sudah jadi janji. Dan dalam politik, janji itu seringkali lebih keras dari batu. Sekali diucapkan di panggung, ia melekat di ingatan publik. Lalu berubah jadi beban yang harus dipikul, bagaimanapun risikonya.

Membayangkan hal ini, saya jadi teringat Bisma. Tokoh tua dalam wayang yang hidupnya dikendalikan sumpah. Dia setia, bahkan ketika kesetiaannya itu menempatkannya di pihak yang salah. Bisma bertempur bukan karena yakin, tapi karena terikat. Seorang ksatria yang agung, sekaligus tragis.

Jangan-jangan presiden kita sedang berjalan di jalur yang sama? Menjadi Bisma masa kini yang tak bisa mundur karena kata-kata sudah terlanjur meluncur? Kalau benar begitu, kita boleh bertanya dengan suara rendah agar tak dibilang lancang apakah kepemimpinan itu harus selalu setia pada ucapan masa lalu, atau boleh belajar dari luka yang muncul di tengah jalan?

Negara ini bukan panggung wayang, tapi kelakuan para pemainnya kadang mirip. Mereka bergerak sesuai naskah, meski penonton di bawah sudah gelisah. MBG mungkin masih dibutuhkan, ya. Anak-anak memang harus makan. Tapi pendidikan juga jangan terus-terusan dikorbankan. Seolah-olah hanya perut yang bisa lapar, otak tidak.

Di tengah gemuruh media sosial dan pidato-pidato resmi, satu pertanyaan ini masih menggantung: kita ini sedang merawat masa depan, atau cuma menenangkan hari ini? Ponsel di meja presiden mungkin akan terus menyala. Tapi yang lebih penting bukan soal dia baca atau tidak. Melainkan, apakah dia bersedia mendengar bunyi retakan halus dari rumah tua bernama pendidikan sebelum semuanya benar-benar ambruk. Nanti, kita cuma bisa berkata: dulu, sebenarnya sudah ada yang mengingatkan.