Tsunami Berulang, Zona Merah Tetap Dibangun: Kapan Negara Berani Bertindak?

Jadi, teknologi peringatan dini tanpa keberanian merombak tata ruang hanya akan memindahkan risiko. Bukan menghilangkannya.

Budaya Sadar Bencana? Itu Belum Cukup

Narasi tentang budaya sadar bencana dan evakuasi mandiri terus digaungkan. Tapi beban keselamatan tak bisa selamanya dilimpahkan ke pundak warga. Nelayan, pedagang kecil, dan masyarakat miskin di pesisir seringkali tak punya pilihan lain untuk tempat tinggal. Negara punya kewajiban untuk menjamin ruang hidup mereka aman.

Kearifan lokal seperti Smong di Simeulue memang terbukti menyelamatkan ribuan nyawa. Tapi kearifan itu bisa bekerja karena didukung oleh ruang yang memungkinkan evakuasi cepat. Kalau pantai sudah berubah jadi koridor beton tanpa jalur terbuka, pengetahuan lokal pun jadi tak berguna.

Langkah Nyata yang Tak Bisa Ditunda Lagi

Indonesia sebenarnya tak kekurangan data, peta, atau peringatan dari para ahli. Yang masih langka adalah keberanian politik untuk bertindak tegas. Tahun 2026 harus jadi titik balik.

Pertama, moratorium total pembangunan baru di zona merah tsunami. Tak boleh ada pengecualian. Pariwisata tidak boleh mengorbankan keselamatan jiwa.

Kedua, audit menyeluruh terhadap izin bangunan yang sudah ada di pesisir rawan. Bangunan yang melanggar aturan sempadan harus direlokasi secara bertahap, dengan skema yang adil.

Ketiga, percepat pembangunan tempat evakuasi vertikal di semua kawasan rawan. Standar ketahanannya terhadap gempa dan tsunami harus ketat.

Keempat, integrasikan peta bahaya terbaru ke dalam tata ruang pesisir. Ini harus jadi syarat mutlak untuk setiap investasi di daerah.

Tsunami memang tak bisa kita prediksi kapan datangnya. Tapi dampaknya bisa kita kendalikan. Setiap korban di masa depan bukan cuma akibat alam, melainkan juga cermin dari keputusan yang kita ambil atau kita hindari hari ini. Kalau negara memilih untuk berkompromi lagi, sejarah tak akan mencatatnya sebagai kegagalan mitigasi. Tapi sebagai kegagalan keberanian.