Surplus Beras di Gudang, Harga Mahal di Pasar: Kedaulatan Pangan yang Masih Rapuh

Di akhir masa pemerintahannya, saat krisis pangan melanda, Bung Karno menolak menerima kelaparan sebagai takdir. Saat warga Jakarta antre beras impor dengan ketat dan sebagian terpaksa makan bulgur, ia bersikeras: orang Indonesia tidak layak untuk kelaparan.

Dari kesadaran itulah lahir "Mustika Rasa", sebuah buku yang mendokumentasikan lebih dari 1.600 resep dari seluruh Nusantara.

Buku itu bukan cuma kumpulan resep masakan. Ia adalah manifesto kedaulatan pangan. Sebuah pernyataan politik bahwa Indonesia bisa mencukupi kebutuhan rakyatnya dari kekayaan alam sendiri. Gagasan Bung Karno waktu itu sederhana: gabungkan peningkatan produksi dengan diversifikasi pangan, dan tolak ketergantungan pada satu jenis komoditas. Pesannya masih sangat relevan sampai hari ini, di saat kita masih sering menyamakan ketahanan pangan dengan beras saja.

Makna kedaulatan pangan sendiri perlu kita kaji ulang. Kedaulatan bukan cuma diukur dari berapa juta ton beras yang kita hasilkan. Ia diukur dari seberapa besar kuasa rakyat kecil khususnya petani atas tanah, air, dan benihnya sendiri. Ketiga hal itu adalah fondasi kekuasaan ekonomi. Kalau akses terhadapnya menyempit, swasembada tinggalah angka mati tanpa makna.

Pada intinya, swasembada yang sejati bukan soal berhenti mengimpor. Ia tentang memastikan rumah tangga petani tidak hidup dalam ketidakpastian dari musim ke musim. Selama petani masih bergantung pada harga yang fluktuatif, pupuk yang mahal, dan kebijakan yang berubah-ubah mengikuti politik kekuasaan, maka swasembada kita masih rapuh. Ia belum menyentuh akar persoalan.

Jadi, kedaulatan pangan menemukan bentuknya yang paling hakiki ketika negara tak cuma kuat memproduksi, tapi juga mampu menjamin distribusi yang adil. Negara harus hadir sebagai penjamin bahwa pangan tidak dikuasai oleh segelintir orang, dan bahwa rakyat punya posisi tawar dalam sistem yang seharusnya memberi makan mereka sendiri.

Pangan adalah cermin dari kedaulatan sebuah bangsa. Ia menyangkut semuanya: ekonomi, kesehatan, stabilitas, hingga keadilan sosial. Tanpa visi jangka panjang dan keberpihakan nyata pada petani kecil serta diversifikasi pangan lokal, swasembada akan tetap jadi klaim kosong. Ramai di pidato, tapi absen di meja makan rakyat.