APBN Babak-Belur: Waktu Pidato Sudah Habis, Saatnya Eksekusi

Oleh: Edy Mulyadi
Wartawan Senior

Dalam ekonomi, ada satu hukum yang keras. Angka tidak bisa diajak berbohong. Ia tak peduli pidato presiden yang berapi-api, tak tersentuh tepuk tangan forum internasional, dan tak luluh oleh narasi optimisme. Angka hanya mencatat kenyataan.

Karena itu, data fiskal tahun pertama pemerintahan Prabowo perlu dibaca dengan mata yang jernih, bukan sambil lalu. Sebuah peringatan dini yang cukup keras datang dari uraian Muhammad Said Didu soal realisasi APBN 2025. Di satu sisi, belanja negara terealisasi Rp3.451,4 triliun. Angka ini memang hanya 95,3% dari target, tapi tetap saja 2,72% lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Artinya, negara masih agresif membelanjakan uang.

Namun begitu, masalah justru menganga di sisi penerimaan. Total penerimaan hanya Rp2.756,3 triliun, atau 91,7% dari target. Ini capaian terburuk dalam enam tahun terakhir. Lebih parah lagi, penerimaan perpajakan sumber utama APBN hanya menyentuh Rp2.217,9 triliun. Cuma 89% dari target. Lagi-lagi, ini rekor terburuk.

Alhasil, defisit anggaran pun melebar. Dari target Rp662 triliun, membengkak jadi Rp695,1 triliun. Memang belum separah masa pandemi, tapi ini adalah defisit terburuk pasca-Covid-19. Pesannya jelas: belanja tinggi tak diimbangi penerimaan yang sehat.

Lalu bagaimana dengan PNBP? Di atas kertas tampak baik, bahkan melampaui target. Tapi secara nominal, nilainya lebih rendah dibanding periode 2022-2024. Trennya justru yang terburuk dalam tujuh tahun. Ini sinyal mengkhawatirkan bahwa sumber-sumber penerimaan nonpajak juga mulai mengering.

Residu Jokowi?

Menyebut nama Jokowi di sini bukan soal dendam. Ini kejujuran analitis. Sepuluh tahun pemerintahannya diwarnai belanja besar-besaran, proyek mercusuar, infrastruktur mahal berbasis utang. Ditambah pembiaran kebocoran dan kebijakan yang kerap dianggap menguntungkan oligarki. Semua itu sangat mungkin menjadi residu berat yang kini harus ditanggung era Prabowo.

Tapi, residu hanya menjelaskan sebab. Ia bukan pembenaran untuk stagnasi. Karena pada titik ini, Prabowo bukan lagi pewaris masalah. Ia adalah pemegang kendali penuh. Mandat rakyat diberikan untuk mengambil keputusan, bukan sekadar mengelola alasan.

Dan di sinilah persoalannya terasa tajam. Ada jurang lebar antara data fiskal yang memburuk dan narasi resmi istana yang justru kerap memuji kinerja kabinet. Dua dunia itu benar-benar berseberangan.

Di satu sisi, APBN memberi sinyal bahaya. Di sisi lain, pidato-pidato kekuasaan terdengar terlalu tenang, bahkan terkesan memoles keadaan. Padahal, fiskal yang rapuh tak bisa disembuhkan dengan kalimat optimistis. Butuh tindakan nyata, yang seringkali tidak populer.

Inilah ujian kepemimpinan sesungguhnya. Presiden tak cukup jadi orator ulung. Ia harus menjadi eksekutor yang tegas. Jika mesin ekonomi tak menghasilkan penerimaan, kebijakan harus dirombak. Jika menteri tak mampu menjalankan tugas, pergantian bukanlah tabu.

Reshuffle kabinet bukan soal gengsi atau emosi semata. Itu instrumen konstitusional untuk menyelamatkan negara. Publik sebenarnya tidak menuntut kesempurnaan. Mereka menuntut keseriusan. Menunggu perbaikan di 2026 tanpa koreksi hari ini sama saja dengan membiarkan masalah membesar.

Sejarah, pada akhirnya, tidak akan mengingat presiden mana yang paling pandai berpidato. Sejarah hanya mencatat siapa yang berani mengambil keputusan sulit di saat genting. Menurut Said Didu, data APBN menunjukkan bahwa kegentingan itu sudah ada di depan mata.

Kalau hari ini kita masih disibukkan dengan pujian diri, besok mungkin harus menghadapi kenyataan yang jauh lebih pahit. Dan itu harganya bisa mahal sekali.

Jakarta, 13 Januari 2026