Pramono Pastikan Subsidi Bus TransJabodetabek Tak Dihapus Meski Tarif Dievaluasi

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan subsidi untuk bus TransJabodetabek tidak akan dihapuskan di tengah wacana penyesuaian tarif yang tengah dimatangkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan kekhawatiran publik yang sempat berkembang, terutama setelah adanya komunikasi langsung dari sejumlah kepala daerah.

“Segera kami putuskan. Tapi saya ingin meluruskan karena sekarang ini bahkan kemarin Bapak Wali Kota Bekasi juga telepon ke saya secara pribadi jangan sampai kemudian tidak disubsidi. Enggak mungkin enggak disubsidi,” ujar Pramono di RS Bunda Jakarta, Rabu, 10 Juni 2026.

Evaluasi tarif ini dinilai mendesak lantaran nominal yang berlaku saat ini dinilai memicu pembengkakan subsidi, khususnya pada sejumlah rute strategis. Salah satu contoh yang disorot adalah tarif rute Blok M menuju Bandara Soekarno-Hatta yang hanya sebesar Rp3.500, jauh di bawah tarif moda transportasi lain.

“Blok M ke Soekarno-Hatta kan sekarang 3.500, koper juga bisa naik ke bus. Bahkan dibandingkan dengan Damri yang paling murah kan Rp80.000, taksi rata-rata Rp200.000. Kalau kemudian Rp3.500 untuk parkir di Soekarno-Hatta saja tidak cukup,” kata Pramono.

Di sisi lain, besarnya beban anggaran yang ditanggung Pemprov DKI juga dipicu oleh faktor infrastruktur pendukung. Saat ini, pemerintah daerah harus menanggung biaya pemeliharaan halte-halte bus yang berada di luar wilayah administrasi Jakarta. Kondisi inilah yang turut mendorong perlunya penyesuaian tarif.

“Itulah yang menjadi penyebab kemudian kenapa ada akan ada penyesuaian,” kata Pramono.

Meskipun demikian, Pemprov DKI memastikan bahwa tarif baru nantinya tetap berada dalam batas yang terjangkau bagi warga. Kebijakan ini dirancang agar tidak mendorong masyarakat kembali beralih ke kendaraan pribadi, mengingat jutaan warga bergantung pada transportasi publik untuk mobilitas sehari-hari.

“Tetapi prinsipnya pasti saya mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh tidak membuat orang kemudian beralih kepada kendaraan pribadi kembali,” tutur Pramono.