Ray Rangkuti Peringatkan Wacana Pilkada Lewat DPRD: Bom Waktu Korupsi dan Sandera Politik

Wacana mengembalikan pilkada lewat DPRD lagi ramai dibicarakan. Tapi, hati-hati. Menurut pengamat Ray Rangkuti, langkah ini bukan cuma langkah mundur, tapi juga bisa jadi bom waktu. Dampaknya? Bisa berlipat ganda, mulai dari korupsi yang makin merajalela sampai kepala daerah yang posisinya jadi lemah dan mudah disandera kepentingan.

Ray, yang juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani, tak sungkan menyebut wacana ini sebagai romantisme masa lalu. Menurutnya, rezim saat ini sepertinya lebih sibuk bernostalgia ke era Orde Baru ketimbang merancang masa depan.

"Rezim ini mimpinya masa lalu, bukan masa depan. Yang mereka lakukan adalah bagaimana caranya mengembalikan masa lalu,"

katanya dalam sebuah wawancara.

Lalu, apa saja masalahnya? Pertama, sistem nggak langsung ini sudah nggak nyambung dengan desain desentralisasi yang kita anut sekarang. Kalau kepala daerah dipilih DPRD, representasi suara rakyat di daerah jadi dipertanyakan.

Di sisi lain, ada ironi yang kentara. Ray menyoroti fakta bahwa DPR justru jadi lembaga yang paling tidak dipercaya publik. "Bagaimana kita menyerahkan kedaulatan memilih kepada anggota DPRD di tengah merosotnya kepercayaan kepada mereka?" tanyanya. Logikanya memang janggal, memberi mandat pada pihak yang diragukan kredibilitasnya.

Korupsi pun diprediksi bakal meroket. Mekanisme yang tertutup dan jauh dari pantauan publik itu lahan subur untuk transaksi gelap. "Tindakan koruptif itu semakin meraja lela ketika pemilihan itu diberikan kepada anggota DPR," ungkap Ray. Parahnya, partai politik dinilainya gagal menjalankan fungsi penyaring. Alih-alih mendiskualifikasi kandidat bermasalah, mereka malah membelanya.

Dampak lain yang mengkhawatirkan adalah posisi politik kepala daerah. Tanpa mandat langsung dari rakyat, mereka akan mudah digoyang DPRD. "Jadi pemimpinnya ini disandera terus tiap tahun. Dengan ancaman pemakzulan," jelas Ray. Kepala daerah akan sibuk bernegosiasi dengan dewan, bukan fokus membangun daerah.

Lalu ada argumen soal biaya. Katanya, pilkada langsung itu mahal. Ray membantah. Ia menghitung, biaya Pilkada 2024 yang 40 triliun, jika dibagi per pemilih, cuma sekitar Rp200.000 untuk lima tahun. "Apa yang mahal?" bantahnya. Baginya, uang itu adalah investasi untuk membangun rohani bangsa, yaitu demokrasi.

"Ketika bangsa ini mengeluarkan 40 triliun atau bahkan 50 triliun, 60 triliun, ingat Anda sedang membangun rohani bangsa. Salah satunya demokrasi,"

tegasnya.

Generasi muda sekarang juga jadi pertimbangan. Generasi Z dan Alpha yang tumbuh dengan budaya partisipasi langsung lewat media sosial, kecil kemungkinannya mau diwakili begitu saja. Mereka ingin suaranya langsung didengar.

Memaksakan sistem ini berisiko memicu konflik. Ray mengingatkan kerusuhan Agustus 2024, saat massa merusak sejumlah kantor DPRD. Itu adalah sinyal keras penolakan publik. Apalagi, wacana ini digulirkan di tengah berbagai musibah yang melanda. "Peristiwa demi peristiwa kita alami terus yang kelihatan enggak membuat jera para politisi kita," kritiknya pedas.

Ia juga menyayangkan sikap Partai Demokrat yang berbalik haluan mendukung pilkada tidak langsung. Padahal, partai itu lahir di era pemerintahan yang justru memperjuangkan pilkada langsung. "Mereka meninggalkan visi misinya, komitmennya demi mengejar kekuasaan," tutup Ray dengan nada kecewa.