Ray Rangkuti Peringatkan Wacana Pilkada Lewat DPRD: Bom Waktu Korupsi dan Sandera Politik

Wacana mengembalikan pilkada lewat DPRD lagi ramai dibicarakan. Tapi, hati-hati. Menurut pengamat Ray Rangkuti, langkah ini bukan cuma langkah mundur, tapi juga bisa jadi bom waktu. Dampaknya? Bisa berlipat ganda, mulai dari korupsi yang makin merajalela sampai kepala daerah yang posisinya jadi lemah dan mudah disandera kepentingan.

Ray, yang juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani, tak sungkan menyebut wacana ini sebagai romantisme masa lalu. Menurutnya, rezim saat ini sepertinya lebih sibuk bernostalgia ke era Orde Baru ketimbang merancang masa depan.

katanya dalam sebuah wawancara.

Lalu, apa saja masalahnya? Pertama, sistem nggak langsung ini sudah nggak nyambung dengan desain desentralisasi yang kita anut sekarang. Kalau kepala daerah dipilih DPRD, representasi suara rakyat di daerah jadi dipertanyakan.

Di sisi lain, ada ironi yang kentara. Ray menyoroti fakta bahwa DPR justru jadi lembaga yang paling tidak dipercaya publik. "Bagaimana kita menyerahkan kedaulatan memilih kepada anggota DPRD di tengah merosotnya kepercayaan kepada mereka?" tanyanya. Logikanya memang janggal, memberi mandat pada pihak yang diragukan kredibilitasnya.

Korupsi pun diprediksi bakal meroket. Mekanisme yang tertutup dan jauh dari pantauan publik itu lahan subur untuk transaksi gelap. "Tindakan koruptif itu semakin meraja lela ketika pemilihan itu diberikan kepada anggota DPR," ungkap Ray. Parahnya, partai politik dinilainya gagal menjalankan fungsi penyaring. Alih-alih mendiskualifikasi kandidat bermasalah, mereka malah membelanya.