Demokrat Ikuti Arahan Prabowo, Pilkada via DPRD Bukan Prioritas Mendesak

Salah satunya adalah penanganan serius terhadap bencana di Sumatera. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bahkan sudah ditunjuk sebagai ketua satgasnya. Menurut Dede, rehabilitasi bencana ini saja membutuhkan proses dan biaya yang sangat besar.

"Jadi oleh karena itu saat ini Pak SBY juga mengatakan kita fokus pembenahan ini dulu. Urusan pilihan masih 2031. Jadi kita fokus pembenahan masalah bencana dalam Sumatera," sambungnya.

Di internal Komisi II, pembicaraan serius tentang pilkada ternyata belum juga dimulai. Mereka masih menunggu penjadwalan resmi. Apakah akan dibahas dalam paket RUU Pemilu atau secara terpisah, itu juga masih jadi tanda tanya.

"Ini kan belum dimulai nih, nanti akan ada penjadwalan. Kita tunggu dari ketua komisi akan mulai masuk kepada pembahasan RUU Pemilu atau tidak," kata Dede.

"Karena di dalam RUU Pemilu itu ada kodifikasinya, salah satunya pilkada. Atau apakah kita sepakat RUU Pemilu dulu baru pilkada. Biarkan nanti Panja yang melakukan pembahasan demi pembahasan," tambahnya.

Ia menegaskan, semua kajian ke depan harus berbasis data. Misalnya soal tingginya biaya pemilu dan pilkada yang baru saja berlalu. Dede menyebut pemilu 2024 sebagai "brutal" dengan cost yang sangat tinggi, yang juga berdampak pada biaya pilkada.

"Jadi oleh karena itu semua ini data akan kita masukkan dan tentu akan kita kaji sama-sama," jelasnya.

Yang tak kalah penting, proses keterlibatan publik harus tetap menjadi prioritas. Itu poin penutup yang ditegaskannya sebelum mengakhiri perbincangan.