Demokrat Ikuti Arahan Prabowo, Pilkada via DPRD Bukan Prioritas Mendesak

Di gedung parlemen yang ramai, Dede Yusuf, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Partai Demokrat, memberikan klarifikasi soal sikap partainya. Menurutnya, untuk urusan wacana pilkada melalui DPRD, Demokrat akan mengikuti kebijakan yang digariskan Presiden Prabowo Subianto.

"Saat ini kita ikut dengan kebijakan Presiden," ujar Dede kepada para wartawan di Senayan, Selasa lalu.

"Ke depannya, pembahasan demi pembahasan tentu akan kita lakukan," sambungnya.

Namun begitu, politikus senior ini langsung menepis anggapan bahwa isu pilkada itu mendesak. Agenda utama yang benar-benar menghadang, katanya, adalah pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Pilkada? Itu masih urusan jauh di tahun 2031. Yang genting justru RUU Pemilu yang sudah ada di depan mata.

Dede mencoba menjelaskan sikap partainya dengan lebih gamblang. Menurutnya, mengevaluasi sistem pemilu dan pilkada itu hal yang wajar-wajar saja. Sudah dua dekade lebih Indonesia menjalankannya, pasti ada plus-minusnya. Bahkan UU biasa saja kerap dievaluasi tiap empat atau lima tahun sekali.

"Jadi setiap periode, setiap konteks, kan kita sudah dua dekade ya melakukan itu, dan min plus-nya pasti ada," tuturnya.

Prosesnya sendiri diperkirakan akan makan waktu lama. DPR masih dalam tahap mengumpulkan masukan, termasuk dari para kepala daerah. Nanti, pembahasan detailnya akan diserahkan ke panitia kerja (panja).

"Kita mencoba untuk mengkaji, memanggil seluruh kepala daerah termasuk juga masukan-masukan. Memang kita lihat bahwa saat ini itu akan menjadi pembahasan yang mungkin cukup panjang," ujar Dede.

Lalu, bagaimana dengan perubahan sikap Demokrat yang sebelumnya menolak pilkada via DPRD? Dede menegaskan, keputusan untuk sekarang ini sejalan dengan arahan Presiden. Lagipula, prosesnya masih panjang. Di sisi lain, pemerintah punya fokus lain yang lebih mendesak.