Demokrat Ikuti Arahan Prabowo, Pilkada via DPRD Bukan Prioritas Mendesak

Di gedung parlemen yang ramai, Dede Yusuf, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Partai Demokrat, memberikan klarifikasi soal sikap partainya. Menurutnya, untuk urusan wacana pilkada melalui DPRD, Demokrat akan mengikuti kebijakan yang digariskan Presiden Prabowo Subianto.

"Saat ini kita ikut dengan kebijakan Presiden," ujar Dede kepada para wartawan di Senayan, Selasa lalu.

"Ke depannya, pembahasan demi pembahasan tentu akan kita lakukan," sambungnya.

Namun begitu, politikus senior ini langsung menepis anggapan bahwa isu pilkada itu mendesak. Agenda utama yang benar-benar menghadang, katanya, adalah pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Pilkada? Itu masih urusan jauh di tahun 2031. Yang genting justru RUU Pemilu yang sudah ada di depan mata.

Dede mencoba menjelaskan sikap partainya dengan lebih gamblang. Menurutnya, mengevaluasi sistem pemilu dan pilkada itu hal yang wajar-wajar saja. Sudah dua dekade lebih Indonesia menjalankannya, pasti ada plus-minusnya. Bahkan UU biasa saja kerap dievaluasi tiap empat atau lima tahun sekali.

"Jadi setiap periode, setiap konteks, kan kita sudah dua dekade ya melakukan itu, dan min plus-nya pasti ada," tuturnya.

Prosesnya sendiri diperkirakan akan makan waktu lama. DPR masih dalam tahap mengumpulkan masukan, termasuk dari para kepala daerah. Nanti, pembahasan detailnya akan diserahkan ke panitia kerja (panja).

"Kita mencoba untuk mengkaji, memanggil seluruh kepala daerah termasuk juga masukan-masukan. Memang kita lihat bahwa saat ini itu akan menjadi pembahasan yang mungkin cukup panjang," ujar Dede.

Lalu, bagaimana dengan perubahan sikap Demokrat yang sebelumnya menolak pilkada via DPRD? Dede menegaskan, keputusan untuk sekarang ini sejalan dengan arahan Presiden. Lagipula, prosesnya masih panjang. Di sisi lain, pemerintah punya fokus lain yang lebih mendesak.

Salah satunya adalah penanganan serius terhadap bencana di Sumatera. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bahkan sudah ditunjuk sebagai ketua satgasnya. Menurut Dede, rehabilitasi bencana ini saja membutuhkan proses dan biaya yang sangat besar.

"Jadi oleh karena itu saat ini Pak SBY juga mengatakan kita fokus pembenahan ini dulu. Urusan pilihan masih 2031. Jadi kita fokus pembenahan masalah bencana dalam Sumatera," sambungnya.

Di internal Komisi II, pembicaraan serius tentang pilkada ternyata belum juga dimulai. Mereka masih menunggu penjadwalan resmi. Apakah akan dibahas dalam paket RUU Pemilu atau secara terpisah, itu juga masih jadi tanda tanya.

"Ini kan belum dimulai nih, nanti akan ada penjadwalan. Kita tunggu dari ketua komisi akan mulai masuk kepada pembahasan RUU Pemilu atau tidak," kata Dede.

"Karena di dalam RUU Pemilu itu ada kodifikasinya, salah satunya pilkada. Atau apakah kita sepakat RUU Pemilu dulu baru pilkada. Biarkan nanti Panja yang melakukan pembahasan demi pembahasan," tambahnya.

Ia menegaskan, semua kajian ke depan harus berbasis data. Misalnya soal tingginya biaya pemilu dan pilkada yang baru saja berlalu. Dede menyebut pemilu 2024 sebagai "brutal" dengan cost yang sangat tinggi, yang juga berdampak pada biaya pilkada.

"Jadi oleh karena itu semua ini data akan kita masukkan dan tentu akan kita kaji sama-sama," jelasnya.

Yang tak kalah penting, proses keterlibatan publik harus tetap menjadi prioritas. Itu poin penutup yang ditegaskannya sebelum mengakhiri perbincangan.