Prabowo Kirim Sinyal Kuat, IKN Tak Boleh Jadi Proyek Mubazir

Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Ibu Kota Nusantara (IKN) baru-baru ini menuai tanggapan. Rifqinizamy Karsayuda, Ketua Komisi II DPR, melihat langkah itu bukan sekadar kunjungan kerja biasa. Menurutnya, ada pesan politik kuat yang ingin disampaikan.

“Kita senang itu pesan politik kedua,” ucap Rifqi di kompleks DPR, Selasa (13/1).

Ia mengingatkan, pesan pertama sudah terpampang jelas lewat terbitnya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Perpres yang ditandatangani Prabowo itu menegaskan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028.

“Pesan politik kedua kemarin, Presiden Prabowo hadir dan ingin memberikan pesan kepada kita bahwa beliau bukan sekadar mengunjungi dan meninjau tapi juga memberikan perhatian kepada IKN,” tambahnya.

Bagi Rifqi, kehadiran langsung presiden itu penting. Ia bisa mematahkan spekulasi yang selama ini beredar.

“Saya kira ini penting untuk menjawab spekulasi yang selama ini berkembang bahwa IKN ini semacam proyek yang mubazir,” tegasnya.

Di sisi lain, komitmen pemerintah tetap jadi kunci. Rifqi berharap proyek besar ini tidak setengah hati. Dari sudut pandang hukum, semuanya sudah jelas. Undang-Undang IKN dan Perpres 79/2025 telah mendeklarasikannya sebagai ibu kota negara.

“Maka no point to return bagi kami. Dan karena itu anggaran yang sudah kita sahkan hampir Rp 100 triliun kan,” ucap Rifqi.