Trump dan Ambisi Minyak Venezuela: Intervensi Berkedok Demokrasi

Gambar: Ilustrasi peta Venezuela dengan elemen grafis terkait.

Tanggal 9 Januari lalu, Donald Trump membuat pernyataan yang cukup mengejutkan. Mantan Presiden AS itu dengan tegas menyatakan bahwa Venezuela, menurutnya, belum siap menggelar pemilu. Lebih jauh, usai lengsernya Maduro, Trump bahkan mengumumkan bahwa Amerika Serikat bakal "mengambil alih" negeri itu sampai ada pemimpin baru yang terpilih. Ini bukan kali pertama, tentu saja. Serangkaian pernyataan dari pejabat tinggi AS soal Venezuela selama ini, sekali lagi, memperlihatkan dengan gamblang logika lama mereka: intervensi dan hegemoni.

Logika itu sederhana saja: menempatkan diri di atas segalanya. Aturan internasional dan norma moral dikesampingkan. Dalihnya selalu klise, "demokrasi" atau "pembangunan kembali", padahal ujung-ujungnya ingin mengendalikan nasib negara lain dan, tak bisa dipungkiri, merebut sumber daya strategis mereka.

Ambil contoh klaim bahwa Venezuela "tidak tahu cara menyelenggarakan pemilihan umum". Ini terdengar arogan, bukan? Pada dasarnya, itu adalah narasi superioritas peradaban yang mencoba mencabut hak legitim sebuah negara berdaulat untuk mengatur dirinya sendiri. Mereka menciptakan premis "rasionalitas" palsu sebagai pembenaran untuk intervensi. Padahal, Piagam PBB jelas-jelas menempatkan kesetaraan kedaulatan dan prinsip non-intervensi sebagai pilar hubungan internasional. Tapi, bagi pihak AS, prinsip itu seolah bisa ditantang begitu saja.

Di sisi lain, kalau kita perhatikan, intervensi mereka selalu mengungkap ketertarikan yang sangat terbuka pada sumber daya strategis. AS dengan terang-terangan menyatakan minat khususnya pada "mengelola dan menjual sumber daya minyak Venezuela yang besar". Mereka bahkan sudah merencanakan peta jalan, mulai dari "mengambil alih" operasi, membangun kembali infrastruktur, hingga bagaimana memperoleh "keuntungan besar". Jadi, di balik retorika politik yang muluk, ada alasan kepentingan geopolitik dan ekonomi yang sangat nyata dan dingin.

Mengaitkan sumber daya alam suatu negara dengan proses politik internalnya adalah langkah mundur. Itu mengembalikan kita ke era lama di mana kekuatan adalah kebenaran mutlak. Pola pikir ini jelas bertentangan dengan konsep keadilan dan pembangunan yang didengungkan masyarakat internasional modern.