Bamsoet: Aksi Teror ke Pengkritik Bisa Rusak Citra Pemerintahan Prabowo

Orang-orang terdekat Presiden Prabowo Subianto perlu benar-benar membuka mata. Ada upaya nyata, dan agak kotor, yang sedang berjalan di ruang publik. Tujuannya jelas: merusak karakter dan kredibilitas sang Presiden beserta kabinetnya.

Caranya? Melalui ancaman dan teror. Sasaran mereka adalah para pemerhati atau individu yang berani menyuarakan kritik. Polanya intimidatif. Mereka ingin membangun satu kesan di benak publik: bahwa Prabowo dan pemerintahannya anti kritik.

Nah, yang menarik, sejumlah figur yang mengenal baik Prabowo justru yakin betul. Mereka percaya bahwa pelaku aksi teror ini sama sekali berada di luar kendali Presiden.

Mengapa?

Karena secara pribadi, Prabowo dikenal sebagai sosok yang tak sungkan bertanya. Dia mau mendengarkan, bahkan tak segan berdebat untuk sebuah penjelasan. Itu karakternya.

Buktinya bisa kita lihat. Dia sendiri pernah mengakui secara terbuka bahwa dia tahu betul ada sejumlah akun media sosial yang kerap mengecamnya. Tapi, sampai hari ini, kritik itu dibiarkan mengalir begitu saja. Tak ada upaya pembatasan atau pelarangan, selama masih dalam koridor adab.

Ini menunjukkan bahwa Presiden tak pernah punya niat membungkam suara kritis masyarakat. Malah, belum lama ini, dia mengundang sejumlah tokoh yang dikenal vokal mengkritiknya.

Pertemuan itu berlangsung dialogis. Prabowo mendengarkan aspirasi mereka, dan juga menjelaskan arah kebijakannya.

Lalu, siapa sebenarnya dalang di balik aksi teror yang marak akhir-akhir ini? Siapa yang sedang mencoba mengail di air keruh? Ini pertanyaan besar yang menggantung.

Para pembantu terdekat Presiden harus mewaspadai kasus ini. Jangan sampai anggapan liar berkembang dan akhirnya merusak citra kepemimpinan Prabowo. Masalah ini harus ditangani dengan bijak, dan cepat.

Soalnya, ancaman ini nyata. Target terbaru yang ramai dibicarakan adalah pengalaman buruk Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto.

Pemuda ini diancam usai menyatakan pemerintah gagal menjamin hak dasar anak, menyusul tragedi bunuh diri seorang siswa SD di NTT. Terornya tak main-main, bahkan menjalar ke ibunya.

Ketika cerita seperti ini beredar, asumsi publik bisa liar. Bisa muncul tuduhan bahwa pelakunya adalah "orang suruhan" penguasa. Anggapan semacam ini, jika dibiarkan, akan dengan mudah mencoreng wajah pemerintah.

Padahal, setiap presiden selalu berusaha membangun citra positif. Merespons kritik dengan teror? Itu bukan pilihan, sama sekali.

Karena itu, tim Presiden perlu memberi respons terukur. Jangan diam saja. Membiarkan aksi teror ini terus jadi bahan pembicaraan hanya akan mengganggu kondusivitas. Sepertinya, ada aktor intelektual yang ingin memosisikan pemerintah berhadap-hadapan langsung dengan komunitas kritis.

Sekali lagi, fakta menunjukkan Prabowo terbuka pada kritik. Maka, tindakan meneror pengkritik sama sekali tak boleh dibiarkan. Saran saya, staf kepresidenan harus sigap memberi tanggapan resmi setiap kali pemberitaan seperti ini muncul.

Para menteri juga harus hati-hati. Dalam merealisasikan program prioritas, kebijaksanaan mutlak diperlukan. Kecerobohan, apalagi yang disengaja, jangan sampai terjadi. Kesalahan dalam eksekusi program akan berimbas langsung ke Presiden sebagai penggagas.

Ambil contoh program Makan Bergizi Gratis. Gagasannya mulia. Masalah akan timbul saat realisasinya tak memenuhi standar gizi minimal. Hingga kini, program ini masih jadi sasaran kritik. Perbaikan harus terus dilakukan, karena citra Presiden taruhannya.

Di sisi lain, program Koperasi Desa Merah Putih juga menyulut kebisingan. Ada wacana yang dinilai aneh oleh publik: menutup jaringan mini market yang ada dan mengimpor puluhan ribu pick up dari India.

Padahal, industri otomotif dalam negeri sudah memproduksi kendaraan sejenis yang terbukti andal. Kalau impor ini dipaksakan, pemerintah bisa dituding tidak mencintai produk lokal.

Cara terbaik? Hadirkan Kopdes dengan kelebihannya, biarkan tumbuh alami. Untuk urusan pick up, andalkan saja produksi dalam negeri yang sudah jelas-jelas mampu.

Bambang Soesatyo
Anggota DPR RI/Ketua MPR RI ke-15