Amir Hamzah Ingatkan Pemerintah: Gaji Hakim Naik, Tapi Mental Jangan Ketinggalan

Pengamat Soroti Kenaikan Gaji Hakim: "Jangan Lupakan Pembinaan Mental!"

Kebijakan menaikkan remunerasi hakim memang langkah bagus. Tapi menurut pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah, itu saja tak cukup. Perlu ada upaya serius membangun mental dan integritas, plus pengawasan yang lebih ketat. Tanpa itu, tujuan reformasi peradilan bisa meleset.

Amir bilang, meningkatkan kesejahteraan hakim itu penting, sih. Tapi jangan dikira dengan gaji besar, praktik curang atau penyimpangan di peradilan langsung hilang. "Kenaikan remunerasi itu baik, tetapi tidak menjamin hakim tidak berbuat curang," tegasnya, Sabtu (22/11/2025).

Ia menekankan bahwa mentalitas dan komitmen moral adalah fondasi utama dalam profesi hakim. Soalnya, mereka ini bersentuhan langsung dengan rasa keadilan masyarakat.

Nah, menariknya, Amir justru mengajak para hakim mencontoh semangat guru honorer. Padahal gajinya kecil, tapi pengabdian mereka luar biasa. "Harusnya hakim meniru mental guru honorer," katanya.

Menurutnya, kalau guru yang pendapatannya terbatas saja bisa menjaga nilai kejujuran dan bekerja tanpa banyak mengeluh, seharusnya hakim yang digaji tinggi bisa menunjukkan integritas yang lebih besar lagi.

Di sisi lain, Amir mengingatkan bahwa sejarah mencatat banyak kasus penyimpangan justru terjadi di lembaga dengan gaji relatif besar. Persoalannya bukan cuma soal nominal, tapi lebih pada karakter dan nilai-nilai yang dipegang pejabatnya.

Ia juga mendesak pemerintah agar tak hanya fokus pada kesejahteraan penegak hukum. Nasib guru honorer yang jadi pilar pendidikan di daerah juga harus diperhatikan. "Negara ini berdiri karena pendidikan. Jadi kalau remunerasi hakim naik, jangan lupa bahwa guru honorer pun harus diperhatikan," ujarnya.

Lalu, kapan kenaikan gaji ini benar-benar efektif? Menurut Amir, saat dibarengi pembinaan mental berkelanjutan. Perlu sistem internal kuat mulai pendidikan integritas sejak sekolah calon hakim, evaluasi berkala, sampai pengawasan tegas dari Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

"Remunerasi adalah instrumen. Tapi yang paling penting adalah pembentukan mental. Jika mental tidak siap, gaji naik pun tidak mengubah perilaku," tegasnya.

Amir lantas memberi contoh negara dengan indeks korupsi rendah. Mereka tak cuma kasih gaji tinggi, tapi juga terapkan sistem integritas transparan, awasi keputusan penting, dan tindak tegas pelanggaran tanpa pandang bulu.

Masalah lain yang disorot: kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan masih rendah. Setiap ada kasus suap, putusan kontroversial, atau ketidakadilan yang dirasakan masyarakat, citra hukum makin terpuruk. Amir bilang, kenaikan remunerasi justru bisa jadi beban moral buat hakim.

"Dengan gaji tinggi, ekspektasi publik juga tinggi. Kalau masih ada yang berbuat curang, itu pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat," katanya.

Kesimpulannya, Amir menegaskan bahwa menaikkan gaji hanyalah bagian kecil dari upaya besar membangun peradilan bersih. Kuncinya tetap pada integritas dan pembinaan mental para hakim.

"Memperbaiki lembaga peradilan bukan hanya soal gaji, tapi bagaimana membentuk manusia yang jujur, kuat mentalnya, dan menjadikan keadilan sebagai panggilan hidup. Di situ letak kunci reformasi," ujarnya.

Dengan pesan tegas itu, Amir berharap pemerintah dan lembaga peradilan bisa menjadikan momen kenaikan remunerasi sebagai langkah awal memperkuat integritas bukan sekadar menaikkan kesejahteraan individu.