Anggaran Rp113 Miliar untuk Penataan Rasuna Said Dikritik: Mark Up atau Hitungan Keliru?

Anggaran Pembongkaran Tiang Monorel DKI Dikritik: Potensi Mark Up Mengintai?

Isu anggaran pembongkaran 98 tiang monorel bekas proyek yang mangkrak di Jalan HR Rasuna Said terus memanas. Center for Budget Analysis (CBA) kembali menyoroti besaran angka yang beredar. Mereka menilai ada keanehan dan potensi mark up yang serius di balik proyek penataan jalan tersebut.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, sebelumnya sudah angkat bicara. Ia membantah keras kabar yang menyebut biaya khusus untuk merobohkan tiang-tiang itu mencapai Rp100 miliar. Menurutnya, angka sebesar itu adalah alokasi untuk perbaikan menyeluruh Jalan HR Rasuna Said, bukan sekadar pembongkaran.

Namun begitu, bantahan itu tak menyurutkan CBA.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, malah punya data yang justru lebih besar. "Perbaikan di Jalan HR Rasuna Said termasuk pembongkaran tiang monorel anggarannya bukan Rp100 miliar, tetapi mencapai Rp113.844.461.168 atau Rp113,8 miliar," tegas Uchok saat dikonfirmasi Senin lalu.

Anggaran sebesar itu, jelasnya, tercatat putih-hitam dalam program Dinas Bina Marga DKI untuk tahun 2026. Judulnya 'Penataan Jalan HR Rasuna Said Cs'. Jadi, angka Rp100 miliar yang disebut gubernur pun menurut CBA sudah di bawah realita di dokumen.

Lalu, dari mana muncul hitungan Rp1 miliar per tiang? Itu bermula dari kabar burung yang menyebar: jika anggaran Rp100 miliar hanya untuk membongkar 98 tiang, maka satu tiang dihargai fantastis, sekitar Rp1 miliar. CBA menilai, andaikata informasi ini benar meski gubernur membantah maka harganya jelas-jelas tidak masuk akal.

"Kalau satu tiang monorel dihargai Rp1 miliar, itu terlalu tinggi dan patut diduga terjadi mark up," kata Uchok.

Kritiknya tidak berhenti di angka. CBA juga mempertanyakan metode pengadaan yang dipilih. Proyek ini dikelola oleh Kepala Dinas Bina Marga, Heru Suwondo, dan tidak menggunakan lelang terbuka. Mereka memakai sistem pembelian elektronik lewat e-katalog atau toko daring.

"Yang dipakai bukan lelang terbuka. Ini patut dicurigai," ujar Uchok.

Memang, sistem e-purchasing sejatinya dirancang untuk lebih transparan. Tapi di lapangan, celah untuk main-main tetap ada. Menurut Uchok, modusnya bisa beragam. Mulai dari persekongkolan dengan penyedia, biaya klik fiktif, sampai penunjukan yang tidak kompetitif.

"E-katalog bisa saja dijadikan kedok," pungkasnya.

Jadi, polemik ini belum berakhir. Di satu sisi, Pemprov DKI menyatakan angka Rp100 miliar adalah untuk penataan jalan secara keseluruhan. Di sisi lain, lembaga pengawas anggaran seperti CBA melihat angka yang lebih besar dan mekanisme pengadaan yang rentan. Publik kini menunggu kejelasan dan transparansi lebih lanjut agar dana ratusan miliar itu benar-benar terpakai dengan wajar.