Minggu lalu, di tengah hamparan persawahan Aih Badak, Gayo Lues, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turun langsung melihat dampak bencana. Ia tak hanya sekadar meninjau. Kunjungannya punya tujuan jelas: mendorong sawah-sawah yang rusak itu agar segera hidup kembali, menghijau, dan akhirnya kembali memberi pangan bagi daerah.
“Nah, sawah yang kena dampak seperti di Aceh ini, nanti masuk program optimalisasi lahan,” ujar Tito, dengan nada tegas.
“Intinya direvitalisasi. Dibikin produktif lagi,” tambahnya.
Menurutnya, upaya pemulihan ini akan digarap bareng dengan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman. Rupanya, Mentan sudah punya peta jalan sendiri. Ada konsep pemetaan menyeluruh untuk sawah-sawah terdampak di Aceh, Sumbar, dan Sumut. Ini sejalan dengan program besar pemerintah pusat soal swasembada pangan.
Mekanismenya ada dua. Pertama, mengoptimalkan lahan yang sudah ada. “Misalnya dengan benih, pupuk, perbaikan irigasi, dan sebagainya,” jelas Tito.
Yang kedua, mencetak sawah baru. Opsi ini lebih rumit, butuh waktu lama, misalnya dengan mengonversi hutan. Namun untuk kondisi Aceh sekarang, penekanannya justru pada opsi pertama: optimalisasi. Sawah yang tertimbun lumpur akan dibersihkan, lalu diberi dukungan penuh.
“Nanti akan ada bantuan lengkap: benih, irigasi, pupuk, sampai alat mesin pertanian. Rencananya, minggu depan saya gelar rapat untuk membahas ini,” janjinya.
Di sisi lain, kondisi perekonomian Gayo Lues secara umum mulai menunjukkan denyut nadi. Pasar, warung, hingga hotel sudah beroperasi lagi. Stok BBM dan gas elpiji juga terpantau cukup. Tapi, ceritanya berbeda di beberapa titik. Masih ada kampung-kampung yang rumah warganya rusak parah.
Untuk itu, Mendagri mendesak Bupati setempat segera menyelesaikan pendataan kerusakan. Skema bantuannya sudah jelas: Rp15 juta untuk rusak ringan, Rp30 juta untuk sedang, dan Rp60 juta untuk berat.
“Tapi untuk kategori berat, ada kendala lain,” ungkapnya.
“Mau dibangunkan hunian tetap? Di Gayo Lues, tanah pemerintah nyaris tak ada. Perlu dana pembebasan lahan. Bupati mengajukan anggaran sekitar 25 miliar untuk ini. Nanti akan saya sampaikan ke Menteri PUPR,” papar Tito.
Tak cuma soal fisik, bantuan sosial juga disiapkan. Masyarakat yang ekonominya terpukul bisa diusulkan masuk program seperti PKH, Prakerja, atau PBI BPJS Kesehatan. “Itu wewenang Pak Bupati untuk mengusulkan,” tambahnya.
Kabar baiknya, akses jalan darat sudah berangsur pulih. Distribusi logistik pun mulai lancar. Soal permintaan beras dari daerah, Tito mengaku sudah berkoordinasi dengan Bulog. Tapi ia menegaskan, beras bantuan bencana sifatnya gratis.
“Beda dengan beras SPHP untuk stabilisasi harga, itu kan harganya Rp12.000 per kilo. Kalau untuk bencana, negara yang memberi. Gratis,” tandasnya menutup pembicaraan.
Artikel Terkait
BMKG Prediksi Cuaca Cerah Berawan di Makassar Sepanjang 18 April 2026
Diskominfo Tebing Tinggi Digeledah Polda Sumut Usai OTT Pejabat
Masyarakat Sipil Temui KWI, Soroti Krisis Moral dan Hukum dalam Tata Kelola Negara
Unpad Nonaktifkan Guru Besar Diduga Lakukan Kekerasan Seksual terhadap Mahasiswi Asing