Ketika Takwa Hanya di Lisan, Keadilan Pun Jadi Sandiwara

Di ruang publik kita, ada sebuah paradoks yang kian nyata. Nama Tuhan disebut-sebut di mana-mana, tapi nilai-nilai ketuhanan justru makin hilang dari kenyataan. Negeri ini akrab dengan ungkapan iman, tapi gagap total saat iman itu harus jadi pedoman etika publik. Dampaknya jauh lebih dalam dari sekadar urusan pribadi. Ini soal peradaban. Lihat saja: pendidikan yang tertatih, kesenjangan ekonomi yang menganga, hukum yang terasa tak berpihak, dan kepemimpinan yang lebih sering tergelincir ke dalam permainan kekuasaan ketimbang menjalankan amanah.

Menurut sejumlah saksi, dalam situasi seperti inilah QS Yūnus ayat 31 terasa seperti tamparan. Ayat itu mengajukan pertanyaan sederhana tapi mendasar: siapa yang memberi rezeki, menguasai pendengaran dan penglihatan, serta mengatur segala urusan? Jawabannya pasti "Allah". Tapi, pertanyaan penutupnya yang menusuk: "Mengapa kamu tidak bertakwa?"

Nah, di situlah kita sering terjebak. Mengakui Allah sebagai pengatur segalanya bukanlah akhir dari segalanya. Itu justru awal dari sebuah konsekuensi. Takwa itu bukan cuma rasa takut yang disimpan dalam ritual ibadah. Takwa adalah etika yang aktif turun ke gelanggang. Ia harus terlihat dalam kejujuran sebuah kebijakan, disiplin penggunaan uang rakyat, konsistensi penegakan hukum, dan keberanian menolak main belakang. Tauhid yang cuma jadi pengakuan di mulut hanyalah hiasan. Tauhid yang menjelma jadi takwa, barulah jadi fondasi.

Sejarah kaum Quraisy dulu menunjukkan pola yang klasik. Mereka sebenarnya tahu tentang Allah. Penolakan mereka terhadap risalah Nabi bukan karena kurang informasi. Kebenaran yang datang justru mengusik kepentingan dan struktur mapan yang selama ini menguntungkan mereka. Risalah itu tak cuma mengajak sujud, tapi juga menertibkan moral ekonomi, merombak hierarki sosial, dan membela yang lemah. Kebenaran selalu terasa mengancam bagi mereka yang nyaman dengan ketidakadilan.

Pola itu ternyata tak berhenti di masa lalu. Di zaman modern, ia berganti rupa. Indonesia punya modal spiritual yang besar sebagai negara berpenduduk Muslim mayoritas. Tapi modal itu tak akan jadi apa-apa kalau cuma berhenti sebagai identitas. Peradaban itu diukur dari kokohnya etika dalam institusi, bukan dari ramainya simbol-simbol. Peradaban tumbuh saat pendidikan memuliakan akal budi, ekonomi benar-benar mengangkat martabat, hukum jadi penyangga keadilan, dan kekuasaan dilihat sebagai alat pelayanan. Ia melemah ketika amanah cuma jadi formalitas, sementara ambisi pribadi dianggap sebagai hak.

Kita harus jujur mengakui penyakit yang lebih dalam. "Tuhan selain Allah" itu bentuknya tak selalu berupa keyakinan lain yang diikrarkan. Ia bisa jadi sistem nilai yang diam-diam kita taati. Sesuatu menjadi "tuhan kecil" saat ia jadi pusat orientasi hidup: yang paling ditakuti, dikejar, dan menentukan setiap keputusan. Dalam kekuasaan, "tuhan kecil" itu sering bernama jabatan, uang, gengsi, atau dinasti. Orang tetap beribadah, tetap bicara moral, tapi logika kepentinganlah yang mengendalikan kebijakan. Inilah syirik sosial yang bekerja secara rapi bukan dengan menolak Tuhan, tapi dengan memindahkan takhta ketaatan dalam praktik sehari-hari.

Al-Quran juga mengingatkan soal manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan. Maknanya sangat relevan dalam tata kelola negara. Saat nafsu yang memimpin, hukum jadi lentur mengikuti selera. Kebijakan keras pada lawan, lunak pada kawan. Keadilan cuma jadi slogan. Amanah pun jadi korban paling senyap ia sering tak dibunuh, tapi dilalaikan pelan-pelan. Janji tak selalu diingkari dengan teriakan, tapi lewat penundaan, pengaburan, dan pengalihan isu.

Wajah konkretnya adalah politik ekstraktif. Model kekuasaan yang bukannya menumbuhkan, malah mengekstrak. Mandat rakyat yang mestinya jadi tanggung jawab, berubah jadi tiket masuk ke ruang privelese. Kekuasaan lalu berfungsi sebagai mesin bagi-bagi manfaat: jabatan jadi balas jasa, proyek jadi alat konsolidasi, regulasi jadi tameng. Rakyat cuma dipanggil saat pemilihan, lalu dilupakan. Pemberdayaan jadi jargon kosong. Kesejahteraan cuma ada di poster.

Dalam sistem seperti ini, kebodohan dan kemiskinan kadang malah tidak dianggap musuh. Sistem ekstraktif paham betul: warga yang lelah lebih mudah diarahkan, yang sibuk bertahan hidup lebih sulit mengawasi. Pendidikan yang kuat malah berbahaya karena melahirkan nalar kritis. Nalar kritis bisa membongkar transaksi gelap. Transparansi mempersempit ruang rente. Keadilan memutus jejaring kepentingan. Makanya polanya selalu berulang: pendidikan dipolitisasi, ruang diskusi dipersempit, kritik dicurigai, sementara pembenahan nyata selalu kalah oleh pengemasan citra.