Wamen Sosial Soroti Gap Pembangunan Sekolah Rakyat, Hanya 98 dari 166 Gedung Permanen yang Dipersiapkan

Di Sentra Terpadu Inten Soeweno, Bogor, suasana rapat terasa cukup padat. Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, tampak memimpin rapat koordinasi Gugus Tugas Pengendalian Operasional Sekolah Rakyat. Agenda utamanya jelas: membahas masa transisi yang krusial. Bagaimana caranya memindahkan siswa dan guru dari sekolah rintisan menuju gedung permanen yang masih dalam proses pembangunan. Ini pekerjaan besar, dan Agus Jabo menekankan bahwa mitigasi risiko adalah kunci.

“Evaluasi sudah kita lakukan. Sekarang, fokusnya adalah mitigasi untuk perpindahan dan pembangunan sekolah permanen,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (26/2/2026).

“Kita sedang dalam masa transisi. Garis besarnya, dari 166 sekolah rintisan itu, tidak semuanya punya calon gedung permanen yang selesai dibangun tahun ini.”

Angkanya memang perlu dicermati. Dari total 166 titik Sekolah Rakyat rintisan, saat ini hanya 98 gedung permanen yang sedang dipersiapkan. Artinya, ada gap yang harus diatasi dengan perencanaan matang. Karena itulah, Agus Jabo mengajak seluruh anggota gugus tugas untuk menyusun skenario simulasi perpindahan. Simulasinya harus detail, dan yang paling penting, berbasis data riil di lapangan.

“Skema dan simulasi memang sudah ada. Tapi gugus tugas ini harus bisa memprediksi berbagai kemungkinan,” tegasnya.

“Terutama untuk nasib siswa, guru, dan tenaga kependidikan yang nanti akan dipindah ke sekolah permanen yang lokasinya mungkin berbeda kota.”

Untuk memastikan transisi berjalan mulus, Agus Jabo memberikan sejumlah arahan spesifik. Pertama, soal kolaborasi. Dia meminta gugus tugas memperkuat koordinasi dengan Kementerian PUPR. Tujuannya agar mekanisme monitoring progres pembangunan bisa ketat dan transparan.

“Saya sendiri akan terlibat dalam pengawasan. Targetnya jelas: pembangunan Sekolah Rakyat permanen ini harus tepat waktu. Bulan Juli nanti, kita harus sudah bisa buka pendaftaran siswa baru sekaligus memindahkan mereka dari sekolah rintisan,” jelas Agus Jabo.

Arahan selanjutnya menyangkut sumber daya manusia. Formasi ASN untuk guru dan tenaga kependidikan harus segera diajukan. Prosesnya bertahap, tapi batas akhirnya tidak boleh molor: paling lambat akhir Maret.

Di sisi lain, prinsip utama dalam semua proses ini tidak boleh dilupakan. Kehati-hatian, akuntabilitas, dan yang terutama, orientasi pada kepentingan terbaik anak harus jadi pedoman.

“Saya ingatkan sekali lagi. Semua upaya ini pada akhirnya untuk mendukung program Sekolah Rakyat. Agar tujuan memutus mata rantai kemiskinan betul-betul bisa tercapai,” tutupnya.

Rakor hari itu juga dihadiri sejumlah pejabat penting. Di antaranya Plt. Inspektur Jenderal Kemensos Dody Sukmono, Staf Ahli Mensos Bidang Aksesibilitas Sosial Abdul Muis, dan Staf Khusus Mensos Bidang Pemberdayaan dan Fakir Miskin Ishaq Zubaedi Raqib. Beberapa stakeholder terkait lainnya turut hadir menyumbang pemikiran.